Recall
Kamis | 5 Juli 2018 | 15.36 WIB

Hallo.id, Jakarta - Sebuah peraturan baru soal proses recall atau penarikan kembali unit kendaraan yang bermasalah sudah diterbitkan Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor. 

Terdiri dari 86 pasal, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 ini mengatur segala hal terkait produsen otomotif di Indonesia. Salah satunya membahas soal aturan recall seperti yang tertuang dalam pasal 79. 

Berikut isi lengkap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 pasal 79 :

(1) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah memiliki SUT atau Surat Keputusan Rancang Bangun yang ditemukan cacat produksi, mempengaruhi aspek keselamatan, dan bersifat massal, wajib dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

(2) Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. cacat desain; atau

b. kesalahan produksi.

(3) Terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

perusahaan pembuat, perakit, pengimpor wajib melaporkan kepada Menteri sebelum dilakukan penarikan kembali untuk dilakukan perbaikan.

(4) Perusahaan pembuat, perakit, pengimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan terhadap Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal.

(5) Terhadap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kembali kepada Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Kendaraan Bermotor yang ditemukan cacat produksi, dan mempengaruhi aspek keselamatan serta bersifat massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Dengan adanya aturan baru ini, tentu pabrikan otomotif tidak bisa lagi sembarangan melakukan atau mengumumkan adanya recall. 

Selama ini proses recall di Indonesia dilakukan atas kesadaran dan kemauan sendiri. Beberapa pabrikan masih berusaha fair untuk mengumumkannya, baik itu lewat website resmi perusahaan, media, hingga mengirim surat dan langsung menghubungi pelanggan.

Beberapa diantaranya masih melakukan secara diam-diam dengan menggelar press conference ke beberapa media dan terbatas.

Sisanya lagi berusaha menutupi sampai terendus sendiri oleh media lewat bisikan-bisikan komunitas maupun konsumen pengguna langsung. 

Hadirnya peraturan baru yang ditandatangani langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada tanggal 28 April 2018 tersebut, membuat pabrikan harus lebih berhati-hati lagi dalam hal ini. Karena tentu akan ada sanksi yang berlaku.

Sumber: Carmudi.co.id


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.