Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Selasa | 10 Juli 2018 | 16.57 WIB

Hallo.id, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pelayanan dasar merupakan kunci bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Menurut Bambang di Jakarta, Selasa (10/7/2018), pemerintah daerah harus terus meningkatkan pelayanan dasar baik pendidikan maupun kesehatan, namun juga harus didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai.

BACA JUGA : Bappenas : Perang Dagang Bisa Ganggu Ekonomi Daerah

"Contohnya masalah kesehatan, tidak bisa jauh-jauh dari masalah air bersih dan sanitasi. Jadi, sebenarnya pelayanan dasar dalam konteks pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, adalah kunci daerah memperbaiki HDI," ujar Bambang.

Bambang menjelaskan, IPM sendiri terdiri dari tiga unsur yaitu pendidikan yang diukur dengan tingkat partisipasi pendidikan, kesehatan yang diukur dengan tingkat kematian ibu dan juga daya beli.

Apabila suatu daerah memiliki IPM rendah, lanjut Bambang, maka perlu dilihat mana dari tiga unsur tersebut yang menyebabkan IPM daerah tersebut rendah.

"Tentunya untuk daerah-daerah yang misalnya punya sumber daya alam cukup besar, mungkin daya beli tidak terlalu menjadi isu karena tertolong dengan kemampuan daerah menghasilkan sumber daya alam. Tapi kadang-kadang yang tertinggal itu pelayanan dasar," kata Bambang.

IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana masyarakat atau penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living).

Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia terus mengalami kemajuan selama periode 2010-2017. IPM Indonesia meningkat dari 66,53 pada 2010 menjadi 70,81 pada 2017. Selama periode tersebut, IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun dan meningkat dari level sedang menjadi tinggi mulai 2016.

Pada 2017, peningkatan IPM Indonesia pada 2017 juga terlihat di tingkat provinsi. BPS mencatat jumlah provinsi yang berstatus sedang, berkurang dari 21 provinsi pada 2016 menjadi 18 provinsi pada tahun lalu.

Tiga provinsi yang statusnya naik dari sedang menjadi tinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, saat ini terdapat 14 provinsi yang berstatus pembangunan manusia tinggi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Sementara itu, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IPM di level sangat tinggi.

Sementara itu Papua, masih berstatus rendah. Namu demikian, Papua menjadi salah satu provinsi dengan kemajuan pembangunan manusia tercepat dalam periode 2016-2017, yakni naik 1,79 persen. (cit)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.