Syafrida Rahmawati Rasahan, Kampanye , Media Massa, Bawaslu ,
Jumat | 23 Maret 2018 | 16.48 WIB

Hallo.id, Medan - Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki sejumlah garis besar persoalan yang dilakukan, dalam mengawasi mampanye terkait pemberitaan media massa.

"Apalagi, tahun ini adalah tahun politik Indonesia," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara Syafrida Rahmawati Rasahan, di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Kamis (22/3/2018).

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Sumut, pada diskusi dengan thema:"Netralitas Media dan Masyarakat Dalam Menciptakan Pilkada Damai Tanpa Hoax serta Ujaran Kebencian di Sumatera Utara".

Syafrida menyebutkan, terdapat tiga isu atau masalah besar dalam persoalan pemilu dilaksanakan, seperti pemutakhiran data pemilih.

Kedua, persoalan kampanye, baik itu "Black Campaign" (kampanye hitam) dan penyebaran isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan hoax, mau oun persoalan yang berkaitan dengan teknologi.

Ketiga, berkaitan dengan pembelian suara atau "vote buy", dan terjadinya politik transaksional atau "money politik".

"Kontestan politik dan konstituen (pemilik suara) mempunyai hubungan simbiosis mutualisme tidak dalam artian positif tapi negatif. Sehingga banyak terjadi kecurangan dalam setiap kontestasi politik," ucapnya.

Ia mengatakan, berkaitan dengan hal tersebut Provinsi Sumatera Utara (Sumut) termasuk wilayah yang rawan pelanggaran pemilihan umum. Masalah Pemilu di Sumut terjadi banyak terkait dengan money politik yang terstruktur dan sistematik.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah memberikan peran bagi Bawaslu untuk melakukan beberapa fungsi dan terhadap penyelenggaraan Pemilu.

Terdapat tiga fungsi Bawaslu, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penindakan, dan fungsi dalam memutus perkara (sanksi pidana). "Meskipun demikian masih banyak terdapat berbagai persoalan yang harus kita hadapi bersama," katanya.

Diantaranya adalah persoalan pemilih siluman (Daftar Pemilih Tetap) dan juga tingkat partisipasi, masalah aturan yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pemilihan umum juga terjadi persoalan.

Seharusnya partai politik harus berperan dalam sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum. Akan tetapi, partai politik juga gagal dalam melakukan pendidikan politik.

Bawaslu menjalin kerja sama kepada berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pilkada 2018.

"Laporkan apabila ada informasi terkait pelanggaran Pilkada 2018, serta gunakan hak pilih anda untuk Sumut yang lebih baik lagi," kata Ketua Bawaslu Sumut itu. (mun)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.