CITA Dukung Ide Penurunan Tari Pph UKM
Senin | 22 Januari 2018 | 12.34 WIB

Hallo.id, Jakarta - Lembaga pengkajian, Center fo Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendukung ide penurunan tarif PPh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen oleh pemerintah melalui revisi PP 46/2013.

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengatakan, seyogianya penurunan tersebut diperuntukkan bagi seluruh wajib pajak UKM, termasuk pelaku bisnis konvensional agar tercipta kesetaraan (equal playing field).

"Penurunan tarif ini juga menjadi bentuk moderasi di saat perekonomian mengalami perlambatan, dengan harapan menggairahkan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan pajak," ujar Yustinus dalam pernyataannya yang diterima Antara di Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Yustinus Prastowo menuturkan, tarif satu persen selama ini dirasakan terlalu tinggi bagi pelaku UKM tertentu.

Revisi seyogianya juga bermakna harmonisasi kebijakan, lanjutnya, terutama dengan pengaturan UKM di kementerian dan lembaga teknis lainnya, sehingga Indonesia memiliki hanya satu kebijakan tunggal yang komprehensif terhadap UKM.

Yustinus menilai, revisi PP 46/2013 sebaiknya mencakup layering tarif pajak, terutama untuk melindungi pelaku usaha mikro, jangka waktu penggunaan skema pajak UKM dibatasi maksimal tiga tahun, pembatasan wajib pajak yang boleh menggunakan skema tersebut misalnya hanya untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi dan untuk WP badan menggunakan skema normal dengan pembukuan sederhana.

Selain itu, revisi juga mencakup penyediaan aplikasi/sistem untuk pembukuan/pencatatan/penghitungan/pelaporan yang praktis dan sederhana. Layering tarif final dapat diberikan, sebagai contoh pembebasan pajak untuk WP mikro (omset di bawah 300 juta setahun), tarif 0,25 persen untuk WP dengan omset di atas 300 juta sampai dengan Rp600 juta.

Selain itu,, tarif 0,5 persen untuk WP dengan omset di atas Rp600 juta sampai dengan Rl1,8 miliar, dan WP dengan omset di atas Rp1,8 miliar sampai dengan Rp4,8 miliar membayar pajak 1 persen (PPh final 0,5 persen dan PPN 0,5 persen). Hal tersebut sekaligus sebagai edukasi dan persiapan WP menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Selain itu, ide penurunan threshold (ambang batas) dari yang selama ini berlaku yaitu Rp4,8 miliar harus dicermati dengan hati-hati, terutama menyangkut waktu (timing) dan besaran.

"Kajian yang mendalam dan komprehensif sebaiknya dilakukan terlebih dahulu agar potret permasalahan dan tantangan industri dan usaha kecil menengah diperoleh. Negara-negara lain menetapkan threshold yang berbeda menurut tujuan spesifik tiap-tiap negara," ujar Yustinus.

Menurut dia, penurunan threshold dalam jangka pendek akan menciptakan komplikasi administrasi, baik dari sisi wajib pajak maupun kantor pajak.

"Sebaiknya hal ini ditunda terlebih dahulu sambil Pemerintah mendapatkan gambaran objektif, diawali dengan sosialisasi, transisi, penyediaan infrastruktur, dan implementasi di awal tahun," katanya.

Yustinua menambahkan, seperti dikutip Antara, perubahan kebijakan yang serta merta dan terlalu cepat dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan, termasuk perilaku wajib pajak yang memecah usaha agar tetap di bawah threshold sehingga tujuan Pemerintah meningkatkan jumlah wajib pajak dan memperluas basis pajak tidak tercapai. (cam)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.