Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (hallo. Id/dom)
Selasa | 25 Juni 2019 | 8.39 WIB

Hallo.id,Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono menyatakan, dirinya setuju adanya Chek and Balance di lembaga tinggi negara.Menurutnya, saat ini Pemerintah dalam hal ini Presiden, justru memiliki kekuasaan dan kewenangan yang melebihi lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR, DPR dan DPD.

“Memang kita ini kan sistem kabinetnya Presidensial, jadi terlihat betul pemerintah atau Presiden jauh lebih berkuasa. Cuma saya lebih setuju sekali apabila Check and balance mau kita terapkan. Sehingga bisa tercipta kewenangan dan kekuasaan yang balance,” kata Nono saat menjadi pembicara dalam diskusi 4 Pilar MPR RI, dengan tema 'Mekanisme Check and Balances Lembaga Negara' di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Senin (24/6/2019).

Dijelaskan Nono, bahwa Chek and balance adalah tentang pembagian kekuasaan antar kelembagaan yakni legislatif dan eksekutif. Namun begitu kata Nono, sebaiknya juga melibatkan dengan yudikatif.

“Jadi chek and balance itu justru ada di dalam kekuasaan itu sendiri, misalnya sebagai contoh kehakiman, dimana MA juga tidak sendiri, tapi juga ada MK dan KY, ini contoh,” ujar senator dari Provinsi Maluku itu.

Lanjut dia, sejak reformasi ini, setidaknya ada lima transformasi besar.  Pertama adalah yang tidak otokrasi menjadi demokratis. Kedua, sistem pemerintahan yang centralitik menjadi desentralistik.

”Ketiga di ekonomi kita berbasis sumber daya alam yang saat ini bergeser ke ekonomi kreatif. Keempat adalah tentang hubungan luar negeri, kita sudah tidak bisa hanya berbicara kepentingan nasional masing-masing negara, tetapi sudah harus bicara kawasan. Selanjutnya, yakni kelima, pendekatan keamanan yang saat ini sudah bergeser ke pendekan Hukum."

“Inilah lima hal besar perubahan era Reformasi yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan. Jadi Chek and balance ini terjadi setelah adanya amandemen ke-4 itu, awalnya dari situ,” kata dia.

“Jadi, bagaimana kita mau Balance dengan Pemerintah, jika MPR, DPR dan DPD hak dan kewenangannya tidak  balance, tapi tidak apa-apa inikan by proses. Saya mengalami pada priode ke tiga ini, DPD semakin hari semakin baik, hubungan terutama antara kelembagaan, terutama antara DPR dan DPD jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, bahkan pada periode ketiga ini ada tambahan lagi kewenangan-kewenangan DPD,” cetus Nono Sampono. 

Karenanya, Nono ingin mengajak semua pihak untuk sedikit bersabar dalam proses. Karena check and balance ini serba terbuka, sehingga mau tidak mau kita harus menganut seperti itu,tutup Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. (Dom)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.