DP 0% telah merubah status buruh sebagai pengontrak, penumpang dan berstatus hidup nomaden.
Selasa | 30 Oktober 2018 | 8.59 WIB

INGAT BURUH, ingat tanggal 1 Mei. Itu hari buruh. Jika Hari Santri Nasional diwarnai pembakaran bendera, Hari Buruh punya ritual lain lagi: menuntut upah dinaikkan . Apalagi sekarang, BBM sudah naik, listrik naik dan Tol juga naik. Naiknya juga cukup wow.

Tinggi sekali. Seperti nyanyian “naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali”. Otomatis bahan pokok juga ikut naik. Bukan hanya konsumen, para pemilik warung kecil pada ngeluh. Pendapatannya terus berkurang. Kita bisa bayangkan tuntutan buruh tahun depan. Boleh jadi juga wow.

Khusus buruh di Jakarta, ada hal yang berbeda dari wilayah lain. Gubernur DKI, Anies Baswedan memberi perhatian spesial kepada para buruh di DKI. Kepada mereka Anies memberi fasilitas kartu pekerja. Kartu ini bisa digunakan pertama, untuk transportasi gratis. Rata-rata 35% gaji buruh dipakai untuk kebutuhan transportasi. Dengan kartu pekerja, buruh tidak lagi perlu mengeluarkan anggaran transportasi.

Kedua, kartu pekerja bisa dipakai belanja di JakGrosir. Belanja bahan-bahan pokok bersubsidi. Murah dan bergizi. Telur cuma Rp.12.500/kg. Beras Rp. 6.000/kg. Daging sapi Rp. 35.000/kg. Daging ayam Rp. 8.000/kg. Makan ala kelas menengah, belanja semurah kelas rakyat paling bawah. Mana ada daging sapi Rp. 35.000. Harga di pasar bisa di atas Rp. 100.000

Selain dapat kartu pekerja, buruh juga diprioritaskan dapat membeli rumah DP 0%. Kebijakan ini sangat membantu para buruh. Dengan membeli rumah, mereka bisa hidup di rumah sendiri. Tidak lagi sewa atau ngontrak.

Jika mengingat pengupahan UMP buruh di DKI adalah 3.648.035, maka sulit membayangkan kemampuan para buruh membeli rumah di Ibu Kota. Maka, DP 0% betul-betul jadi solusi. Penduduk tanpa rumah pribadi, terasa seperti penumpang. Mereka merasa warga kelas dua di ibu kota.

Dengan memiliki dan tinggal di rumah sendiri, para buruh akan merasa telah melengkapi identitas dirinya sebagai warga kelas satu. Sama dan setara dengan warga yang lain. Setidaknya, bisa jadi ketua RW atau ketua RT. Kalau pengontrak? Gak akan diberi kesempatan. Jadi pekerja TPS saja kadang tak ada ruang.

DP 0% telah merubah status buruh sebagai pengontrak, penumpang dan berstatus hidup nomaden, menjadi penduduk tetap dengan semua identitas dan kesempatan sosial di dalam lingkungan mereka.

Kebijakan terkait buruh dilakukan oleh Anies dalam rangka pertama, mengurangi beban dan meningkatkan taraf kelayakan hidup bagi buruh. Dengan pendapatan UMP yang jauh dari kebutuhan hidup layak di ibu kota, buruh perlu mendapatkan perhatian dan bantuan khusus.

Kedua, meringankan beban yang selama ini hanya ditanggung oleh perusahaan. Dengan ringannya beban perusahaan terkait upah buruh akan memberi ruang bagi perusahaan-perusahaan itu untuk tetap tumbuh dan berkembang secara sehat. Jika perusahaan pada tumbuh, lapangan kerja akan makin terbuka. Dengan begitu, akan otomatis dapat memperkecil tingkat pengangguran warga DKI. Dan ini bisa sinergi dan berlomba dengan program Ok Oce sebagai langkah terobosan yang sengaja didesign untuk mengurangi jumlah pengangguran.

Ketiga, menegaskan visi DKI “Maju Kotanya dan Bahagia Warganya”. Dan visi ini hanya akan tercapai jika ada kesetaraan dan keadilan. Kebijakan terhadap buruh adalah ikhtiar nyata untuk meciptakan kesetaraan itu.

Keadilan hanya bisa terjadi jika keberpihakan kepada rakyat kecil, termasuk buruh, betul-betul menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Di sini Anies menegaskan kehadirannya untuk mensupport rakyat kecil agar punya peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jika ini secara konsisten terus dilakukan Anies, maka dalam waktu lima tahun kepemimpinannya akan terasa seperti surga bagi orang-orang kecil, termasuk buruh.

Sebelumnya, hal yang sama juga dirasakan oleh tukang becak, pedagang kaki lima di Tanah Abang, tukang ojek dan pengendara motor di jalan Thamrin, serta para nelayan di pesisir Pantai Utara. Mereka merasakan hadirnya gubernur di dalam kehidupan sulit mereka.

Bahkan di dalam kehidupan mereka yang terancam penggusuran _people don’t care how much you know, until they know how much you care._ mungkin inilah prinsip kepemimpinan yang dijalani Anies Baswedan. Sebuah keberpihakan yang tegas.

Kebijakan kartu pekerja dan DP 0% adalah gagasan cerdas. Gagasan ini akan mengubah _mindset_ rakyat selama ini tentang apa yang dinamakan “bantuan”. Yang dinamakan bantuan ya diberikan uang _cash_ atau transfer dan bahan pokok atau sembako. Itu cara tradisional. Selain tidak efisien dan tidak efektif, rentan disalahgunakan. Uang bisa jadi akan dibelanjakan bukan pada kebutuhan yang semestinya. Apalagi kalau bantuannya dilempar dari mobil, itu primitif dan tidak manusiawi.

Skema Pemprov DKI dalam menyalurkan bantuan dapat melatih para buruh membangun management keuangan keluarga yang sehat. Ini penting bagi ketahanan buruh untuk hidup di Jakarta sarat godaan pola hidup konsumtif, dan bahkan glamour.

Gagasan dan kebijakan Anies layak jadi referensi bagi kepala daerah di wilayah yang lain di seluruh Indonesia. Bahkan layak juga jadi referensi bagi presiden, bagaimana membuat sebuah kota dan negara jadi surga bagi orang-orang kecil, termasuk buruh.

[Oleh : Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa]


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.