Presiden RI, Joko Widodo (kiri) dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo. Foto : istimewa
Senin | 7 Oktober 2019 | 10.54 WIB

Hallo.id,Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo (Bamsoet) menentang keras isu serangan impeachment dari pihak-pihak yang (ingin) menjatuhkan Presiden Joko Widodo terkait pro kontra RUU KPK. 

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, dirinya siap pasang badan untuk menjadi benteng terakhir bagi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi pihak-pihak yang mungkin akan menjatuhkannya di tengah jalan. Bamsoet pun menentang keras bila ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan, sebab bila hal itu terjadi maka akan sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

"Tidak boleh ada pemerintahan yang dimakzulkan di tengah jalan. Saya akan jadi benteng terakhir untuk itu, termasuk membentengi Pak Jokowi dari serangan itu (impeachment)," kata mantan ketua komisi hukum (Komisi III) DPR kepada wartawan di Jakarta,hari ini. 

Bamsoet, ketika disinggung tentang dukungan dari PDIP terhadap dirinya antara lain harus mengamankan posisi Presiden Jokowi hingga tuntas pada 2024. Namun Bamsoet menepis, meski tanpa ada syarat semacam itu pun, dirinya pasti akan berupaya keras mempertahankan Jokowi untuk dapat tuntas memimpin di periode kedua. 

"Tak perlu ada deal-deal juga saya pastikan akan jaga sebagai penjaga terakhir, tidak ada impeachment atau pun penggantian di tengah jalan. Karena ini untuk masa depan bangsa kita juga," tegas politisi partai Golkar ini. 

Diketahui, soal amandemen terbatas UUD 1945 yang juga disyaratkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, legislator dari dapil Jateng VII ini secara tegas bahwa, hal tersebut sebenarnya sudah menjadi rekomendasi MPR periode sebelumnya. 

Oleh karena itu, sebagai ketua MPR yang baru pihaknya tinggal menindaklanjuti apa yang sudah direkomendasikan. Hanya saja, karena masih ada pro-kontra dan kekhawatiran seolah amandemen akan mengembalikan sistem politik seperti era Orde Baru, para pakar dan tokoh masyarakat akan diundang untuk didengar pendapatnya.

"Kami pasti akan mendengar, menyimak, dan mengkaji berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Proses amandemen ini tidak akan dilakukan tergesa-gesa atau grasa-grusu," tegasnya. 

Dijelaskan, amandemen terbatas yang direkomendasikan MPR sebelumnya hanya untuk menghidupkan kembali GBHN. Adapun alasannya, Indonesia yang merupakan negara besar dan luas, butuh haluan sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Adapun, pihak yang menolak penghidupan kembali GBHN antara lain karena saat ini sudah ada UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (dom)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.