Kualitas dan Kuantitas Perempuan dalam Politik Harus Ditingkatkan
Senin | 30 Oktober 2017 | 15.36 WIB

Hallo.id, Papua - Dalam diskusi  bertema, Partisipasi Kaum Perempuan dan Kelompok Marginal dalam Menyongsong Agenda Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2019, di Jayapura,  Papua, Direktur Jenderal  Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo menyorot tentang peran perempuan di bidang politik.

Diskusi itu sendiri digelar pad hari, Jum'at, 27 oktober 2017 di Hotel Aston, Jayapura, Papua. Diskusi diikuti oleh 150 orang peserta yang berasal dari  Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI), pengurus partai politik, organisasi sayap partai, LSM Perempuan dan  masyarakat.

Menurut Soedarmo, Pilkada dan pemilu 2019, adalah momentum yang sangat strategis, terutama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas representasi keterwakilan perempuan dalam politik. Khususnya, dalam konteks demokrasi yang harus memberikan hak dan kesempatan sama bagi kaum perempuan.

"Dalam negara yang menganut paham demokrasi maka yang menjadi ukuran keberhasilan proses demokrasi dalam suatu negara ditentukan oleh empat faktor," ujarnya.

Keempat faktor itu kata dia,  antara lain, pertama pola hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Kedua,  terbangunnya kepercayaan antara elite. Ketiga,  terselenggaranya pemilu yang jujur, rahasia adil dan bebas untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin yang baru. Keempat,  tersusunnya aturan main atau konstitusi yang menggambarkan dinamika kehidupan sosial politik yang baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan secara kuantitatif, jumlah perempuan di Indonesia lebih banyak dari pada laki-laki. Tapi, jumlah tersebut tidak menjamin perempuan memiliki peran dan posisi yang sama dengan laki-laki.

"Kesenjangan ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan tata pemerintahan yang sensitif gender dan memberikan dukungan bagi terciptanya pengarustamaan gender di seluruh bidang pembangunan, termasuk politik," tutur Soedarmo.

Upaya membangun peningkatan partisipasi perempuan dalam berpolitik, lanjut Soedarmo,  antara lain tercermin lewat  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dalam regulasi tersebut,  memuat memuat syarat keterwakilan 30% perempuan dalam pendirian atau  kepengurusan partai politik. Serta sebagai calon anggota legislatif. Ini merupakan langkah afirmatif untuk menghilangkan hambatan legal bagi partisipasi politik perempuan.

"Lahirnya undang-undang tersebut secara yuridis diharapkan akan memberikan ruang bagi perempuan Indonesia untuk terlibat sceara aktif dalam kegiatan dan proses politik, baik sebagai politisi maupun sebagai pemilih," kata Soedarmo.

Namun menurut Soedarmo,  ketentuan de jure tersebut ternyata masih menyisakan berbagai masalah. Bahkan  belum menjadi realita politik secara de facto. Strategi afirmatif yang didasarkan pada kuota kuantitatif belum menjamin perempuan dapat berperan di bidang politik dan meningkatkan kualitasnya untuk mengisi quota tersebut. Terbukti tidak mudah bagi partai politik untuk mendapatkan kader perempuan dalam memenuhi ketentuan itu. Tuntutan yuridis ini pun masih diupayakan secara kuantitatif. Serta belum mampu memberikan dampak postif yang signifikan terhadap peningkatan kecerdasan politik dan kualitas kinerja lembaga legislatif dan partai politik. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya perempuan, pemerintah telah melakukan langkah-langkah, salah satunya melalui pendidikan politik bagi perempuan.

"Pendidikan politik yang  lebih terarah menuju pada kemampuan kaum perempuan yang memiliki visi dan misi serta kekuatan sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya," kata dia. 

Sementara itu, di acara yang sama, Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, pemberdayaan politik perempuan,  tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan.

Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita dengan peran politiknya. Peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggungjawabnya terhadap masyarakat luas sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas. Bahtiar juga menyorot dampak buruk dari proses depolitisasi tersebut. 

"Perempuan sangat rentan terhadap praktik-praktk mobilisasi, dan mayoritas perempuan memilih bersikap apatis, diam dan tidak kritis dalam menghadapi proses politik," ujarnya.

Padahal kata dia, perempuan mempunyai hak untuk memilih wilayah publik dimana dia ingin berperan sesuai potensinya. Kaum perempuan pun berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik. " Secara umum, kesejahteraan lahir bathin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan," ujarnya.

Saat ini dalam konteks Papua, kata Bahtiar,  prosentase keberadaan perempuan di  lembaga politik, khususnya untuk posisi gubernur, bupati atau walikota masih sangat kurang.  Bahkan tidak ada sama sekali.  Bahtiar pun  mendorong lembaga perempuan di Papua untuk terus berjuang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di semua lembaga, baik di eksekutif maupun legislatif. (nwi)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.