Pelayanan VVIP RS Grha Medika Lombok Belum Penuhi Standar Jamkestama
Jumat | 16 Maret 2018 | 12.21 WIB

Hallo.id, Jakarta - Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Fauzih H. Amro menilai, pelayanan VVIP RS Grha Medika Lombok belum memenuhi standar bagi Peserta Jamkestama. Pasalnya, RS ini masih Tipe C. Menurutnya, syarat minimal pelayanan VVIP bagi Peserta Jamkestama, seharusnya berada pada Rumah Sakit Tipe B atau Tipe A.

“Setelah melakukan peninjauan, fasilitas di RS Grha Medika Lombok ini masih sangat terbatas. Misalnya saja ruangan VVIP dan Eksekutif yang tersedia hanya berjumlah 1 ruangan. Saya menilai RS ini belum memenuhi syarat VVIP. Oleh karena itu, saya meminta Jasindo agar melakukan peninjauan ulang,” tegas Fauzih usai meninjau fasilitas Jamkestama di RS Grha Medika Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis (15/3/2018).

Maka dari itu, politisi F-Hanura itu meminta kepada pihak Jasindo dalam memilih provider, untuk dapat bekerja sama dengan RS yang sesuai dengan syarat dan kriteria untuk peserta Jamkestama. 

“Kami meminta kepada Jasindo, agar kedepannya bisa bekerjasama dengan RS yang memiliki Tipe B atau A, baik itu RS swasta maupun pemerintah,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dengan rendahnya pelayanan khususnya dalam hal administrasi, Fauzih mengungkapkan kecewa dan menilai pelayanan yang diterimanya berdasarkan pengalaman yang ia dapat masih dinilai buruk.

“Berdasarkan pengalaman saya, pada saat proses administrasi, birokrasi di resepsionis sangat berbelit-belit. Seharusnya database sebanyak 560 Anggota DPR beserta keluarganya sudah otomatis masuk ke dalam database seluruh RS yang menjadi provider Jasindo di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada pihak Jasindo agar dapat meningkatkan konteks pelayanan RS yang menjadi rujukan,” jelas politisi dapil Sumsel itu.

Seperti diketahui, pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPR beserta keluarganya dilaksanakan oleh PT. Jasindo sebagai pihak yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan Permenkeu No. 167/PMK.02/2014 dan Permenkes No. 55/2014. 

Padatnya kegiatan DPR dalam melaksanakan tugas konstitusional, menuntut kesiapan Anggota Dewan untuk tetap dapat mengikuti seluruh agenda kegiatan. Hal ini berimplikasi perlunya Anggota Dewan mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang prima dan memadai sesuai peraturan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI No. 65/2014 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pejabat negara. (nwi)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.