Pembangunan Infrastruktur Mesti Dukung Ketahanan Pangan
Selasa | 6 Februari 2018 | 17.9 WIB

Hallo.id, Jakarta - Pembangunan infrastruktur dinilai seharusnya tidak hanya untuk kelancaran distribusi beragam komoditas perekonomian tetapi juga harus bermanfaat untuk mencapai ketahanan pangan sesuai visi pemerintah.

"Hal ini penting mengingat harga pangan di Tanah Air masih terbilang tinggi dan relatif tidak terjangkau oleh sebagian kalangan," kata Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Hizkia mengatakan, pembangunan infrastruktur harus bisa mendukung tercapainya ketahanan pangan antara lain karena semakin beragamnya tantangan yang dihadapi dunia pertanian di Indonesia.

Ia berpendapat bahwa kurangnya pasokan komoditas pangan dari petani lokal berakibat tingginya harga komoditas tersebut.

Selain itu, ujar dia, luasnya wilayah Indonesia juga berakibat pada adanya biaya distribusi yang akan ditanggung oleh konsumen.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mencapai kestabilan harga dan ketersediaan komoditas pangan di seluruh wilayah Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk mendukung terciptanya jalur distribusi bahan pangan yang lebih efisien, termasuk bahan pangan yang diimpor dari luar negeri. Inilah yang harus dikawal oleh pemerintah agar pembangunan infrastruktur, termasuk tol laut, mencapai sasaran tersebut," paparnya.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur akan bermanfaat secara maksimal kalau bisa ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah.

Untuk itu, penyediaan jenis infrastruktur yang tepat akan menciptakan jalur distribusi pangan yang efisien antar daerah.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia meminta pemerintah meningkatkan subsidi untuk ketahanan pangan yang dapat dialihkan dari berbagai alokasi yang dinilai kurang tepat, seperti pengelolaan dana sawit untuk subsidi biofuel atau industri bahan bakar nabati.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komarudin menilai konversi lahan dan sistem subsidinya untuk penyediaan biofuel tidaklah tepat.

Ia mengingatkan bahwa kondisi ketahanan pangan di banyak masyarakat miskin yang hidup di sekitar hutan masih sangat memprihatinkan, seperti kondisi yang terjadi di Asmat, Papua.

Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia menyayangkan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif kepada sejumlah perusahaan di industri bahan bakar nabati (biofuel).

LSM itu menyebutkan, sepanjang Januari sampai dengan September 2017, ada lima perusahaan sawit besar yang mendapatkan kucuran dana sekitar Rp7,5 triliun melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (mrr)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.