Pemerintah Berikan Kemudahan Impor untuk Industri Kecil Menengah
Kamis | 21 Desember 2017 | 11.45 WIB

Hallo.id, Jakarta - Pemerintah kian serius menciptakan praktik bisnis yang bersih, adil, dan transparan. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong iklim investasi dan daya saing Indonesia guna peningkatan perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Sejak 12 Juli 2017, pemerintah telah menegakkan komitmen untuk menertibkan praktik impor berisiko tinggi karena dianggap dapat mengganggu penerimaan negara serta menyebabkan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tata niaga.

"Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima TNI, Jaksa Agung, KPK, PPATK, dan Kantor Staf Presiden telah mencanangkan program Penertiban Impor Berisiko Tinggi sebagai komitmen untuk meniadakan importir borongan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Konferensi Pers Relaksasi Peraturan Perijinan Impor oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM), Rabu (20/12/2017), di Jakarta.

Darmin menjelaskan Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) ini telah menunjukkan berbagai capaian positif. Dari berbagai capaian positif yang telah dicapai, beberapa di antaranya berupa kenaikan tax base, bea masuk, dan pajak impor yang cukup signifikan.

Secara rata-rata, tax base mengalami peningkatan sebesar 39,4 persen per dokumen impor dan pembayaran pajak impor yang terdiri dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor meningkat sebesar 49,8 persen per dokumen impor.

Tidak ketinggalan, industri dalam negeri turut mengalami peningkatan volume produksi dan penjualan, terutama dari tekstil dan produk tekstil yang berkisar antara 25 hingga 30 persen, serta elektronik dan komoditi lainnya.

"Capaian positif lainnya adalah adanya minat investor untuk menanamkan modal guna perluasan kapasitas produksi atau membuat pabrik baru di Indonesia," kata Darmin

Di tengah rangkaian capaian positif tersebut, pemerintah terus berupaya untuk mendorong kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan Paket Kebijakan Ekonomi XII yang salah satunya mencakup Industri Kecil Menengah (IKM), melalui penyederhanaan prosedur dan perizinan, penurunan biaya, dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa untuk tetap memberikan stimulus positif dengan tetap memenuhi syarat administrasi tata niaga maupun dalam hal finansial untuk importasi skala besar bagi IKM, pemerintah telah menciptakan aturan yang ditujukan untuk memberikan relaksasi kepada IKM. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Lembaga dicoba untuk direlaksasikan sebagai bentuk dukungan terhadap IKM.

Langkah nyata yang diambil pemerintah dalam menciptakan dukungan terhadap IKM ditempuh dengan menyediakan paket-paket regulasi baru yang bertujuan untuk merelaksasi ketentuan tata niaga terkait impor bahan baku untuk keperluan IKM serta membuka kemudahan tata niaga impor barang IKM. Sebagai langkah tersebut telah disediakan paket-paket regulasi baru, meliputi:
a. Komoditi Barang Modal Tidak Baru (Permendag 127/M-DAG/PER/12/2015), diberikan relaksasi di mana boleh diimpor oleh importir pemilik API-U untuk kelompok I B (kecuali bab 88) dengan jumlah 5 unit per shipment dengan tujuan untuk IKM.
b. Komoditi Produk Tertentu (Permendag 87/M-DAG/PER/10/2015), diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan impor berupa Laporan Surveyor (LS) dan pemberlakuan post-audit untuk impor:
    · Makanan dan minuman tidak termasuk kembang gula sampai dengan 500 kg per pengiriman.
    · Obat tradisional dan suplemen kesehatan sampai dengan 500 kg.
    · Elektronika maksimal 10 pcs.
    · Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut berupa pakaian maksimal 10 pcs.
c. Komoditi produk kehutanan (Permendag 97/M-DAG/PER/11/2015), dilakukan relaksasi dengan deklarasi impor dan Persetujuan Impor (PI).
d. Komoditi Bahan Baku Plastik (Permendag 36/M-DAG/PER/7/2013), diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan impor dengan  importir pemilik API-U sampai dengan lima ton dengan Persetujuan Impor (PI) dan pemberlakuan post-audit yang mensyaratkan keperluan IKM.
e. Komoditi Kaca (Permendag 71/M-DAG/PER/11/2012 jo. 40/M-DAG/PER/9/2009), diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan LS dengan batasan sampai dengan 50 pce dan pemberlakuan pengawasan melalui post-audit yang mensyaratkan keperluan IKM.

f. Komoditi Bahan Obat dan Makanan (Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 13 tahun 2015), diberikan relaksasi terhadap bahan baku pangan, bahan kosmetik, dan bahan obat tradisional dengan mempermudah persyaratan pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI).

Sebelumnya pemerintah juga telah menerbitkan relaksasi untuk impor komoditi berupa:

a. Besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dalam Permendag 63/M-DAG/PER/8/2017 dengan relaksasi dalam jumlah importasi sebanyak 1 ton
b. Tekstil dan produk tekstil dalam 64/M-DAG/PER/8/2017 dengan merelaksasi produk dalam lampiran B (belum diproduksi dalam negeri) dapat diimpor oleh Importir Umum dan lampiran A (sudah diproduksi dalam negeri) apabila menggunakan Importir Umum untuk keperluan IKM dan industry yang tidak mengimpor sendiri melalui PLB.

Selain memberikan relaksasi impor terhadap beberapa produk tertentu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan berupa kemudahan tata cara impor untuk keperluan IKM, baik impor langsung oleh IKM maupun skema impor indentor dengan cara :

a. Dibuka beberapa IKM sebagai indentor melalui importir dengan konsolidasi barang di Luar Negeri;
b. Impor melalui PLB, dimana importir umum dapat bertindak sebagai importir untuk memenuhi kebutuhan bahan baku IKM.

Mengingat sifat IKM yang memiliki banyak keterbatasan baik dalam hal pemenuhan syarat administrasi tata niaga maupun dalam hal finansial untuk importasi skala besar, maka dengan adanya sinergi antar K/L untuk merelaksasi beberapa regulasi terkait dengan impor barang khususnya untuk IKM ini, diharapkan industri dalam negeri yang sudah ada dapat terus berkembang.

Hadir dalam kesempatan ini antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Putra Parthama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, dan pejabat kementerian/lembaga terkait. (nwi)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.