PKH Harus Sampai di Pelosok Negeri
Senin | 19 Februari 2018 | 17.21 WIB

Hallo.id, Jakarta - Komisi VIII DPR RI mempunyai moto, tidak boleh ada seorang pun masyarakat Indonesia yang tidak sejahtera. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Noor Achmad mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen untuk menyejahterakan keluarga di pelosok Nusantara, baik peningkatan kualitas sekaligus kuantitas bantuan terhadap masyarakat.

“Program Keluarga Harapan (PKH) yang semula Rp 10 juta, akan kita tingkatkan menjadi Rp 15 juta. Itu artinya, jangan sampai ada orang miskin di Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan,” tegas Noor Achmad, saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Papua Barat, Kamis (15/2/2018).

Politisi F-PG itu mengaku, pihaknya terkejut dengan kasus gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Asmat. Ia mempertanyakan apakah selama ini tidak ada laporan, padahal Komisi VIII sudah mencoba memberikan bantuan kepada masyarakat.

Sementara saat pertemuan di Kantor Walikota Sorong, Noor Achmad menjelaskan bahwa bantuan sudah siap, tetapi memerlukan data dan masukan agar peruntukannya jelas,

“Adapun bantuan masyarakat tertentu, khususnya mereka yang masih tertinggal dan terpencil di Papua Barat ini jumlahnya sangat banyak. Maka dari itu, kunjungan ini sekaligus untuk menggugah teman-teman di Papua Barat, khususnya Sorong ini, mana yang masih tertinggal dan belum dapat sentuhan dari pemerintah,” jelas Noor Achmad.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Sorong menginginkan agar fungsi agama ditingkatkan. Termasuk di dalamnya pembinaan umat dan perijinan rumah ibadah. Diakui bersama, hal ini merupakan hal yang signifikan dalam keseharian masyarakat sebagai umat beragama.

“Penting sekali, karena banyak berhubungan dengan fungsi untuk memperkuat kerukunan umat beragama. Karena kita khawatir sekali, kalau kemudian ada oknum yang memecah belah bangsa ini dari aspek agama,” jelas Noor Ahmad.

Terkait bencana alam yang terjadi di Kota Sorong, Noor Achmad memastikan ketersediaan dana darurat yang siap digunakan. Saat ini, tersedia dana on call kurang lebih sebesar Rp 6 triliun, yang bisa langsung dipakai. “Sehingga kalau ada bencana, pasti langsung ditangani oleh BNPB,” ujarnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun mengimbau agar masyarakat maupun pemerintah dapat memberikan informasi selekas mungkin jika terjadi bencana alam, sehingga segera mendapat bantuan, dan BNPB dapat bertindak menangani sesegera mungkin. (nwi)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.