Workshop Implementasi Regulatory Impact Assesment di Indonesia
Kamis | 11 Januari 2018 | 8.0 WIB

Hallo.id, Jakarta - Kebutuhan akan metode sistematis dalam perumusan kebijakan menjadi semakin penting dengan adanya inisiatif Presiden di bidang ekonomi, diantaranya dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PP) No. 91 Tahun 2017 pada Oktober 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang menuntut adanya sinkronisasi kebijakan, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2017, yang mengharuskan Menteri, pejabat tinggi setingkat Menteri, dan Kepala Lembaga Negara untuk melaporkan setiap peraturan atau kebijakan baru yang akan diusulkan kepada Menteri Koordinator terkait dan/atau kepada Presiden agar menerapkan analisis dampak kebijakan termasuk analisis risiko serta konsultasi publik sesuai peraturan perundang-undangan.  

Regulatory Impact Assesment (RIA) adalah metode yang telah dipakai oleh banyak negara untuk merumuskan berbagai kebijakan strategis. Metode ini mencakup cost-benefit-analysis dan konsultasi publik seperti yang diamanatkan pada Inpres No. 7 Tahun 2017.

Untuk mengimplementasikan pelaksanaan RIA di kementerian/lembaga, maka diselenggarakan workshop “Implementasi RIA di Indonesia” yang bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang RIA pada kementerian/lembaga, sharing pelaksaaan RIA di negara lain dan membahas tentang  template keluaran RIA berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 2017. 

Workshop ini terselenggara atas kerjasama  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Sekretariat Kemenko Bidang Perekonmian dan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan c.q Keasdepan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil) dengan Asian Development Bank (ADB).

Acara dibuka oleh Plt. Sekertaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bambang Adi Winarso yang menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal implementasi Inpres No.7/2017 yang menginstruksikan Kemenko Perekonomian untuk mengevaluasi berbagai kebijakan strategis.

Hadir dalam acara ini County Director ADB Indonesia, Winfried Wicklein. Dalam sambutannya Wicklein menyatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan agenda ADB untuk mendukung penyusunan regulasi di negara-negara Asia. 

Penetapan waktu (timing) pelaksanaan RIA di Indonesia bukanlah sesuatu yang baru namun saat ini momentumnya sangat tepat seiring dengan dikeluarkannya Inpres No. 7 Tahun 2017. ADB berkomitmen untuk mendukung kerjasama lebih jauh dalam topik ini dengan Pemerintah.

Workshop ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Kasan Muhri (Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan) dengan tema “Implementasi RIA di Indonesia: Pengalaman Kementerian Perdagangan”, Maria Soetopo (Universitas Pelita Harapan) dengan tema “Inisiatif Kebijakan Ekonomi Terkini dan Perlunya Implementasi RIA Secara Efektif”; Sabesh Shivasabesan (ADB Consultant) dengan tema “Implementasi RIA di Beberapa Negara”;  Mohd Sani Ismail (Senior Financial Sector Specialist ADB) dengan tema “Pengalaman ADB dalam mendukung RIA di Kamboja, Laos dan Filipina”.

Sedangkan pada sesi diskusi panel dengan tema “Implementasi RIA berdasarkan Inpres 7 Tahun 2017” yang dimoderatori oleh Sabesh Shivasabesan, menghadirkan beberapa panelis yaitu Iskandar Simorangkir (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kemenko Bidang Perekonomian); Satya Bhakti Parikesit (Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional, Sekretariat Kabinet);Pandji Winanteya Ruky (Tenaga Ahli Utama Depiti III, Kantor Staf Presiden)dan Huda Bahwares, ADB Consultant.

Iskandar menyatakan RIA penting  sebagai tools untuk mengkaji kebijakan yang stretegis dan  berdampak secara luas. Selain itu, dalam menyusun alternatif kebijakan juga perlu diperhatikan forward dan backward linkage-nya. Dalam kesempatan itu Iskandar juga menyampaikan usulan template RIA yang disusun oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

Bhakti menyampaikan, tujuan dari Inpres No. 7 Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan dan memberikan informasi rencana kebijakan kepada Presiden. 

Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; matang dan jelas serta tepat sasaran; sejalan dan mendukung kebijakan dan arahan presiden yang telah ada; serta telah mempertimbangkan dampak dan risiko yang timbul.

Saat ini Setkab mendapatkan mandat untuk menyusun template RIA yang akan digunakan oleh seluruh kementerian/lembaga, nantinya template tersebut juga akan diharmonisasikan kembali dengan template yang telah disusun oleh Kemenko Bidang Perekonomian.  

Pandji menggarisbawahi pentingnya konsistensi  dalam penyusunan draft peraturan oleh karena itu unit Kantor Staf Presiden akan memastikan bahwa harmonisasi dilakukan disemua kementerian/lembaga.  

Huda Bahweres menegaskan bahwa pelaksanaan RIA sudah dimulai dari dahulu namun masih mengalami beberapa tantangan diantaranya belum ada peraturan yang secara eksplisit untuk menerapkan RIA, ketidakkonsistenan dalam penerapan good governance, persepsi bahwa RIA sulit dan membutuhkan waktu serta ketidakjelasan siapa yang menjalankan RIA namun saat ini telah dijelaskan dalam Inpres No.7/2017.

Kesimpulan workshop oleh Plt. Sesmenko Perekonomian bahwa kementerian/lembaga perlu  segera menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017 dengan melaksanakan RIA, oleh karena itu diperlukan template RIA yang standar mengingat RIA merupakan revolving process. 

Kementerian/lembaga juga perlu memilih tingkat urgensi kebijakan dan memperbaiki pengelolaan data dan informasinya sehingga mempermudah pengambilan keputusan yang paling tepat. Disampaikan pula pentingnya Perguruan Tinggi menghasilkan kajian yang aplikatif (down to earth).

Dalam penutupnya, Bambang juga menegaskan bahwa RIA hanyalah tools yang dipakai untuk mengkaji kebijakan, namun pengambilan keputusan tetap mengedepankan hierarki kementerian/lembaga. 

Perlu diingat bahwa workshop hari ini merupakan awalan yang akan diikuti dengan series workshop lainnya sebagai capacity building RIA kementerian/lembaga. (nwi)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.