Bentuk Pansus Gusuran, DPRD Kota Bekasi Terbelah

Bentuk Pansus Gusuran, DPRD Kota Bekasi Terbelah
Gedung DPRD Kota Bekasi.
Jumat | 9 Desember 2016 | 13.5 WIB

Hallo.id, Bekasi – Ada dua sikap yang terjadi di tubuh DPRD Kota Bekasi, soal penertiban bangunan liar yang ada di wilayah perbatasan dengan Jakarta. Dua ‘kelompok’ di DPRD Kota Bekasi ini, adalah fraksi pendukung Walikota dan wakilnya, versus Fraksi yang berseberangan dengan Pemkot Bekasi.

Gerindra dan PDI Perjuangan, ngotot dan menilai penggusuran itu tidak manusiawi. Malah Gerindra menilai pembentukan Pansus oleh lintas fraksi DPRD Kota Bekasi terkait penggusuran, dinilai urgen. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi, Anim Imanuddin menyatakan bahwa, Gerindra dan PDI Perjuangan bersama empat fraksi lainnya telah sepakat dan mendukung agar segera dilaksanakan pansus.

Menurutnya, upaya pemerintah untuk membangun kota sangat diapresiasi, namun harus mengedepankan asas kemanusiaan dan keberadaban terhadap masyarakatnya. Anim mencontohkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ketika akan menggusur warga yang menempati bangunan liar walaupun mereka menempati lahan milik Pemerintah DKI, warga telah disiapkan tempat terlebih dan diberikan uang kerohiman terlebih dahulu. Nah, hal ini kata Anim, tidak terjadi di Pemkot Bekasi.

Anim mengatakan bahwa, DPRD Kota Bekasi akan mendorong kasus penggusuran yang menurut dia semena mena oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi hingga ke Kementerian PUPR, DPR RI dan kita laporkan juga kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga korban gusuran mendapat hak haknya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, mengatakan, apa yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Bekasi, sudah benar adanya. “Semenjak era reformasi sudah dideglarasikan, salah satunya adalah aspek pengendalian ruang dan pemanfaatan ruang. Dan inilah yang saat ini dilakukan oleh Pemkot Bekasi,” ujar politisi PKS ini kepada wartawan, Kamis (8/12/2016).

Menurut Ariyanto, penggusuran yang terjadi sudah dikaji bersama sebelum pemerintah mengeksekusi titik bangunan liar yang ada di Kota Bekasi. Sebab, penggusuran hanya dilakukan untuk bangunan yang berdiri di lahan tanah negara, dalam hal ini Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai pengelolanya.

“Cara kerja pemerintah itu memiliki dua aspek, hal yang pertama dengan menggunakan APBD atau meminta bantuan pihak swasta untuk kepentingan publik yang direncanakan dan dipayungi oleh DPRD,” jelasnya.

Namun, memang suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah semuanya lolos 100 persen, tapi fakta membuktikan setiap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah pasti ada beberapa persen yang tidak menyetujui.

Seperti diketahui, delapan bangunan liar di Kelurahan Telukpucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dibongkar tim gabungan. “Ada 8 bangunan liar yang dibongkar diatas lahan seluas 1.000 meter persegi ini yang merupakan tanah fasos fasum milik Pemerintah Kota Bekasi dan rencananya akan dibangun Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),”kata Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Bangunan, Dinas Tata Kota Bekasi, Krisman Irwandi.

Dikatakan Krisman, bangunan yang dibongkar tersebut sudah berdiri bertahun-tahun yang selama ini menempati lahan milik pemerintah. Proses pembongkaran bangunan liar tersebut berjalan lancar tanpa adanya hambatan.

Pasalnya pihaknya sudah memberi peringatan kepada para pemilik bangunan agar mengosongkan bangunan tersebut. “Tidak ada ganti rugi maupun uang kerohiman bagi para pemilik bangunan. Untuk relokasi terhadap pemilik lahan juga tidak ada,” pungkasnya. (ban/bko)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.