Dapat Anugerah Keuangan Terbaik, Kota Bekasi Lolos Sanksi

Dapat Anugerah Keuangan Terbaik, Kota Bekasi Lolos Sanksi
Dapat anugerah keuangan terbaik, Bekasi lolos sanksi.
Kamis | 8 Desember 2016 | 11.59 WIB

Hallo.id, Bekasi Selatan – Nota Kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2017 telah ditandatangani meski diwarnai sikap penolakan dari Fraksi PDIP di DPRD Kota Bekasi. Pemkot Bekasi malah menerima penghargaan dari Presiden RI, berupa Anugrah Dana Rakca 2016 terkait Pengelolaan Keuangan Berkinerja Baik.

Kota Bekasi termasuk dari 68 kabupaten atau kota yang menerima penghargaan diantara 514 kabupaten atau kota. “Ini fakta dan bukti pengelolaan APBD 2016 sangat baik, Kota Bekasi kan bagian dari NKRI yang dipimpin Presiden Jokowi yang diusung PDIP pada Pilpres lalu,” kata Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo, Rabu (7/12/2016).

Sesuai Permendagri No.31 tentang pedoman penyusunan APBD 2017 dan penjabaran APBD sesuai hasil evaluasi paling lambat akhir Desember 2016 sudah harus masuk lembaran daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk dilaporkan ke Kemendagri dan Kemenkeu, maka Kota Bekasi dipastikan tidak terkena sangsi atau pinalti.

Menurut Didit, hal tersebut bisa dimaklumi karena semua daerah sibuk melakukan amanat PP No. 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru, paling lambat akhir Desember 2016.

Terkait pengesahan RAPBD 2017 yang diboikot FPDIP, ia menilai tetap sah karena sudah sesuai Tata Tertib DPRD Kota Bekasi Pasal 105 yang sudah koorum dihadiri ½ dari anggota dan dalam pengambilan keputusan dihadiri 2/3 anggota. “Paripurna RAPBD 2017 dihadiri 34 anggota, jadi melebihi kourum,” ucapnya.

Anugrah Dana Rakca Tahun 2016 dari Kementerian Keuangan RI diberikan dengan indikotor berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pengesahan APBD tepat waktu, disamping pengendalian dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan dan ekonomi yang baik.

“Sementara saat ini RAPBD 2017 dalam tahap evaluasi Gubernur Jabar selama 15 kerja dan akan dilakukan finalisasi sesuai koreksi selama 7 hari kerja. Jadi APBD 2017 akan tepat waktu. Apalagi sudah ada sinyal bahwa Pemkot Bekasi mendapat penghargaan pengelolaan APBD terbaik. Meski FPDIP tidak hadir, secara yuridis dianggap sah dan legitimate,” kata Didit.

Ditegaskannya, jika sampai terkena sanksi dari Kemenkeu maka rakyat yang akan dirugikan karena pinalti sesuai UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 312 ayat 2 yaitu berupa sanksi admnistrasi, yakni tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama 6 bulan.

“Penalti dimaksud berupa sanksi yang akan diberikan oleh lembaga vertikal, penundaan anggaran pusat dari sektor Dana Alokasi Umum untuk gaji pegawai selama 1 semester. Kemudian, suntikan Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat, juga bisa berupa penundaan Dana Alokasi Khusus,” pungkasnya. (bie/hlb)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.