by

Ferry Juliantono Sebut Ada Kesenjangan Pikiran Elit dengan Rakyat

Hallo.id, Jakarta – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPP APPSI), Ferry Juliantono, Senin (6/4/2020) di Jakarta, mengungkapkan, dampak merebaknya kasus Covid-19 di Tanah Air saat ini, telah menimbulkan krisis ekonomi maupun sosial dalam kehidupan rakyat yang memperlihatkan semakin beratnya hidup rakyat secara umum, dan membuat masalah kesengsaraan rakyat pun kian menggunung atau memuncak terutama dalam bentuk kesenjangan antara rakyat dengan elit.

BACA JUGA :  Operasi Bantu Rakyat, Politisi Partai Gerindra Hadir di Utan Kayu, Jaktim

“Namun demikian, krisis juga bukan hanya memperlihatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat kita, tapi juga terdapat kesenjangan sekaligus perbedaan pikiran antara elite pemerintahan dengan pikiran dalam masyarakat tentang realita yang ada,” jelas Ferry.

Bahkan, menurutnya, sebelum munculnya kasus Covid-19 ini, rakyat sudah terbiasa hidup dalam berbagai ketidakpastian oleh karena pemerintah kerap menggunakan buzzer serta influencer (pemengaruh) bayaran yang menyebabkan penguasa menjadi tidak peka, anti kritik, serta cenderung elitis, yang semata-mata mengejar tercapainya sebuah pencitraan di luar harapan rakyat.

BACA JUGA :  Operasi Bantu Rakyat, Politisi Partai Gerindra Hadir di Utan Kayu, Jaktim

“Nah, biasanya kalau terjadi kesenjangan seperti itu maka pemerintah akan menggunakan kekuasaan yang otoriter, sementara rakyat hanya akan menggunakan jalan kekuatannnya sendiri,” tegas Ferry.ADVERTISEMENT

Sebaliknya, aku Ferry, saat terjadi kontraksi sosial maka sesungguhnya rakyatlah yang pasti menang.

BACA JUGA :  Operasi Bantu Rakyat, Politisi Partai Gerindra Hadir di Utan Kayu, Jaktim

Ferry melanjutkan, contoh lain terkait perbedaan antara realitas di masyarakat dan pikiran elite berkuasa adalah tentang melanjutkan proyek Ibukota dibarengi sikap penguasa yang terus bertahan alias ngotot, kemudian sikap melanjutkan pembahasan ruu cipta kerja atau Omnibus Law .

Sementara itu, elit lain seperti jajaran pimpinan KPK justru meminta kenaikan gaji, ditambah sikap Menkunham yang akan membebaskan narapidana kasus korupsi dan juga narapidana umum. (ant)