by

Amnesty dan Lima Organisasi Kesehatan Minta Jokowi Lindungi Tim Medis

Hallo.id, Jakarta – Amnesty International bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah untuk memberi perlindungan maksimal kepada para tenaga medis yang saat ini berdiri di garda terdepan mengatasi pandemik Covid-19.

Lima organisasi kesehatan tersebut adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).

Desakan itu disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (24/3/2020).

BACA JUGA :  Tim Gabungan Kembali Temukan 2 Korban Anggota Keluarga, 7 Orang Masih Tertimbun

“Selasa lalu kami menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi. Mereka masih menghadapi minimnya APD, buruknya koordinasi maupun manajemen informasi dan jaminan pemerintah bagi kesehatan mereka. APD mutlak makin mendesak dibutuhkan,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, di Jakarta, Sabtu (28/3/2020).

“Sayangnya, hingga saat ini, distribusi APD belum adil dan merata. Distribusinya juga masih sangat lambat sehingga banyak tenaga kesehatan yang harus bergantung pada satu APD selama berjam-jam,” sambungnya.

BACA JUGA :  Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan UU ITE Tidak Akan Dicabut, Begini Penjelasannya

Usman mencontohkan situasi di Kendari, di mana tenaga kesehatan mengancam melakukan mogok kerja bila mereka tidak dilengkapi alat perlindungan diri yang sesuai dan memadai. Tentu itu adalah ekspresi yang sah karena menyangkut keselamatan nyawa mereka. Jika itu terjadi, ia menekankan situasi bisa bertambah buruk.

BACA JUGA :  Lontaran Awan Panas Guguran dan Lava Pijar Gunung Merapi Mengarah ke Arah Barat Daya

“Oleh karena itu, Pemerintah harus serius melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Menghentikan wabah ini bukan hanya merupakan kewajiban negara untuk hak atas kesehatan, tapi juga hak hidup,” tuturnya.

Menurut Usman, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak tenaga kesehatan. Jika jumlah alat tes terbatas, maka pemerintah harus memprioritaskan tenaga kesehatan serta masyarakat paling membutuhkan. Kalau terkena, mereka bukan hanya berisiko sakit, tapi pasien pun tertular, juga masyarakat. (kib) #mediamelawancovid19

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.