by

Bappenas Dorong Jabar Terapkan Pembangunan Ekonomi Inklusif

Hallo.id, Jakarta – Dalam Webinar ‘Dampak Covid-19 Pada Pembangunan Ekonomi Inklusif di Jawa Barat dan Respons Pemerintah Daerah’, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti atau akrab disapa Winny menegaskan pentingnya pembangunan inklusif bagi Jawa Barat sebagai upaya percepatan pemulihan pasca pandemi Covid-19.

Untuk mencapai sasaran tersebut, kebijakan makroekonomi dapat dikombinasikan dengan kebijakan afirmasi, peningkatan akses dan produksi untuk mencapai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI), mengingat angka IPEI menurun akibat virus Corona.

“Pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif lebih rentan terhadap shocks. Untuk itu, ekonomi inklusif diperlukan agar kita lebih kuat dari guncangan, krisis, dan gangguan masa mendatang,” ujar Winny, Rabu (13/5/2020).   

Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan produksi menurun karena banyak perusahaan yang mengurangi biaya produksi, salah satunya dengan mengurangi tenaga kerja. Per April 2020, sebanyak 1,5 juta pegawai terkena PHK di Indonesia dan 165 ribu di antaranya berasal dari Jawa Barat.

Tidak hanya itu, pekerja sektor informal juga rentan kehilangan pendapatan dengan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Padahal, sektor informal di Jawa Barat menyumbang 45,19 persen tenaga kerja.

Winny mengatakan, pandemi ini menyebabkan masyarakat menjadi lebih sulit dalam memenuhi kebutuhannya, terutama mereka yang masuk dalam kategori miskin. Kategori ini mencatat tingkat pengangguran tertinggi, yakni 20 persen. Padahal, sebanyak 40 persen masyarakat dari kelompok ini selama 2015–2018 sudah mengalami pertumbuhan konsumsi.

Pandemi Covid-19 juga berpotensi mengakibatkan pertumbuhan konsumsi kelompok miskin turun kembali karena pendapatan dan akses memenuhi kebutuhan sehari-hari berkurang. Untuk itu, kebijakan afirmasi diperlukan untuk mengurangi ketimpangan serta mendorong perempuan produktif untuk bekerja layak.

Jawa Barat juga harus memikirkan strategi untuk kelompok miskin yang saat ini masih terhambat akses air bersih dan sanitasi. Pada 2018, sebanyak 19,17 persen kelompok miskin tidak memiliki air bersih yang cukup. Angka ini lebih tinggi dibanding provinsi lain.

“Apalagi setelah relaksasi pembatasan sosial, gaya hidup sehat diperlukan untuk menghambat penyebaran virus. Masyarakat diminta untuk terus mencuci tangan dan memiliki sanitasi yang bersih. Isu ini perlu menjadi perhatian,” imbuh Winny.

Untuk mendorong pemulihan ekonomi inklusif, peningkatan akses sarana kesehatan dan jaminan kesehatan juga krusial. Sayangnya, sampai saat ini masih ada sebagian masyarakat yang belum memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.

“Selain melihat dari faktor konsumsi dan produksi, penting juga kita memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menekan dan menghentikan penyebaran virus karena menghentikan virus ini prioritas,” tegas Winny.

Beliau juga menambahkan, kemudahan akses keuangan juga perlu ditingkatkan setelah pandemi selesai, salah satunya melalui restrukturisasi, baik melalui kredit maupun fintech.

Meski demikian, Winny mengatakan Covid-19 membuka peluang baru bagi beberapa industri, di antaranya adalah produksi alat kesehatan, farmasi, kimia, dan makanan dan minuman. Produksi industri ini mulai banyak dicari semasa pandemi dan peluangnya bisa dimanfaatkan pasca Covid-19. Industri ini juga perlu diperkuat dengan riset, inovasi, dan teknologi yang memenuhi.

“Pascapandemi ini memerlukan strategi baru untuk pembangunan ekonomi inklusif karena pertumbuhan inklusif menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi yang lebih baik,” kata Amalia. (bap)