by

Bukan dalam Bencana Perang, PDIP Tuding Perppu Jokowi Militeristik

Hallo.id, Jakarta – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 23/1959 yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menanangani wabah virus corona atau Covid-19 dinilai terlalu tergesa-gesa.

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyebut dalam Perppu tersebut dapat menetapkan darurat kerusuhan, perang dan bencana alam.

“Jangan tergesa-gesa bicara kerusuhan atau darurat, karena Perppu ini tak relevan diberlakukan untuk mengatasi epidemi Corona,” kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (1/4/2020).

Menurut Politisi PDIP itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengarah pada darurat sipil itu terkesan militeristik.

Terlebih, dalam Perppu tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai bencana pandemik global.

“Perppu 23/1959 memiliki semangat militeristik dan tersentral kepada pemerintah pusat sebagai penguasa darurat sipil/militer. Tidak mengatur kondisi bencana pandemik atau wabah penyakit. Perppu 23/1959 mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan perang, bencana perang, pemberontakan, kerusuhan dan bencana alam,” urainya.

TB Hasanuddin menjelaskan, Pasal 1 ayat (1) huruf c tentang keadaan khusus dan keadaan bahaya negara tidak memiliki penjelasan yang cukup jelas atau masih multitafsir. (poj)