by

Bukan Lockdown, Jokowi Serahkan Status Darurat ke Setiap Kepala Daerah

Hallo.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai, penyebaran virus Corona atau Covid-19 tidak sama untuk setiap daerah. Maka itu, ia mengatakan, status kedaruratan setiap daerah menjadi hak masing-masing kepala daerah.

Jokowi setiap kepala daerah juga bisa dengan konsultasi ke setiap perangkat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) daerah dan pihak lainnya.

BACA JUGA :  Lumbung Pangan di Sumba Tengah, NTT akan Diperluas Hingga 10.000 Hektare

“Saya minta kepada seluruh gubernur, bupati, walikota memantau seluruh daerah dan konsutasi dengan pakar untuk menanggulangi siatusi yang ada dan konsultasi BNPB untuk siaga darurat atau tanggap darurat non-alam,” kata Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).

Dengan penetapan status kedaruratan, maka jajaran pemerintah seperti TNI, sudah bisa ikut dilibatkan. Mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan penyebaran.

BACA JUGA :  Begini Hitung-hitungan Upah Per Jam Pekerja/Buruh Menurut Turunan UU Cipta Kerja

Opsi lockdown, memang ada yang memberlakukannya. Mengambil kebijakan itu, kata Jokowi, memiliki konsekuensi tersendiri. Tapi, ada juga negara yang tidak melakukan kebijakan serupa.

“Tetapi, ada juga negara yang tidak melakukan lockdown tapi melakukan langkah kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran covid-19 ini,” katanya.

BACA JUGA :  Hampir 15.000 KK Terdampak Banjir di 15 Kecamatan di Kabupaten Karawang

Pemerintah kata dia, juga terus berkonsultasi dengan WHO atau organisasi kesehatan dunia. Selain itu, juga melakukan konsultasi dengan para ahli. Terkait penanggulangan, Jokowi mengatakan sudah membentuk gugus tugas percepatan penanganan, yang diketuai Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. (bab)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.