by

CBA Sebut Ada Jejak Keluarga Luhut di Perusahaan Mitra Kartu Prakerja

Hallo.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai program Kartu Prakerja rawan dengan konflik kepentingan. Ia menyebut ada jejak keluarga petinggi Partai Golkar dalam salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk menjalankan pelatihan Kartu Prakerja.

“Sebagai bukti permulaan, tim kami berhasil menelusuri adanya hubungan kepentingan salah satu perusahaan, yaitu Bukalapak, dengan pejabat tinggi Partai Golkar. Dalam akta perusahaan yang kami dapatkan, tampak ada nama Pandu Satria Sjahrir sebagai pemilik saham di PT Bukalapak,” ucap Uchok Sky di Jakarta, Selasa (12/5/2020).

Uchok menjelaskan, Pandu Patria Sjahrir adalah pengusaha muda yang merupakan keponakan kandung dari Luhut Binsar Pandjaitan. Selain menjadi pemilik saham Bukalapak, Pandu Sjahrir juga menjabat sebagai CFO dari Toba Bara Sejahtera, grup perusahaan tambang batu bara milik Luhut Binsar Pandjaitan.

Sementara Luhut Binsar Pandjaitan, selain menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Uchok Sky menilai di situlah letak konflik kepentingan terjadi.

“Jadi penanggung jawab program ini adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang sekaligus Ketua Umum Golkar, sementara salah satu perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra adalah milik keponakan kandung Ketua Dewan Pembina Golkar,” ucap Uchok.

Berdasarkan penelusuran CBA, kedekatan Airlangga Hartarto dan Golkar dengan Bukalapak seperti sudah terjalin dengan cukup erat sejak lama. Uchok Sky menunjukkan sebuah kliping berita online tanggal 23 Mei 2018, di suatu acara Relawan Golkar Jokowi (Gojo) yang dihadiri Airlangga Hartarto (sebelum menjadi Menko Perekonomian) dan Presiden Jokowi.

Acara itu juga menghadirkan Bukalapak. Airlangga diberitakan menyanjung-nyanjung Bukalapak di hadapan Presiden Jokowi. Menurut Uchok Sky, agar nanti masyarakat tidak semakin mencurigai Program Kartu Prakerja hanya menguntungkan kelompok tertentu. “Sebaiknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera masuk untuk melakukan audit dalam penggunaan dana pelatihan Kartu Prakerja yang sebesar Rp5,6 triliun ini,” ucap dia. Demikian, seperti dikutip Indonesiainside.id.(*/ins)