by

Di Depan Jokowi, Ketua MK Mengeluh Pemerintah Tak Patuhi 24 Putusan

-Hukum-62 views

Hallo.id, Jakarta – Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengeluh kepada Presiden Joko Widodo masih terdapat sejumlah putusan lembaganya yang hingga kini tak dipatuhi pemerintah. Hal ini terungkap dari penelitian tiga dosen Fakultas Hukum Trisakti terkait kepatuhan konstitusional atas pengujian undang-undang oleh MK pada 2019.

Dari hasil penelitian tersebut, terdapat 24 dari 109 putusan MK pada 2013-2018 atau 22,01% yang tidak dipatuhi oleh pemerintah. Sementara itu, 59 putusan atau 54,12% dipatuhi seluruhnya, 6 putusan atau 5,50% dipatuhi sebagian, dan 20 putusan lainnya atau 18,34% belum dapat diidentifikasi.

BACA JUGA :  Diuji Keberaniannya, Kapolri Didesak Periksa Kerumunan Terhadap Presiden di NTT

“Menjumpai angka 22,01% dari 109 putusan tidak dipatuhi seluruhnya, ini jelas mengundang tanda tanya besar,” kata Anwar di gedung MK, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Menurut Anwar, ketidakpatuhan terhadap putusan MK tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Hal itu juga bertentangan dengan doktrin negara hukum.

BACA JUGA :  Enam Arahan Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Karhutla Tahun 2021

“Sejarah di berbagai belahan dunia sejak zaman dahulu membuktikan, manakala konstitusi tidak diindahkan, maka menjadi awal runtuhnya sebuah bangsa,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Anwar menilai ketidakpatuhan terhadap putusan MK harus menjadi perhatian. “Kepatuhan terhadap putusan mencerminkan kedewasaan dan kematangan kita sebagai negara yang menahbiskan diri sebagai negara hukum demokratis, sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum,” terang dia.

BACA JUGA :  Begini Hitung-hitungan Upah Per Jam Pekerja/Buruh Menurut Turunan UU Cipta Kerja

Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga memaparkan kinerja MK selama 2019. Terdapat 122 perkara pengujian UU yang masuk ke MK pada tahun lalu, lebih banyak dibanding 114 perkara pada 2018. Perinciannya, 85 perkara diterima MK pada 2019, sedangkan 37 lainnya melanjutkan dari tahun 2018. (dat)