by

Dinilai Banyak Masalah, PKS Minta Program Kartu Prakerja Dihentikan

Hallo.id, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta memandang rencana pelatihan online program kartu prakerja yang akan digulirkan sebaiknya dihentikan dan tidak dipaksakan. Hal ini mengingat banyaknya kritikan terhadap rencana tersebut.

Pelatihan senilai 5,6 triliun tersebut dianggap tidak efektif jika dijalankan di masa pandemi corona, program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya serta ada kesan program pelatihan ini hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital karena tidak melalui proses tender sebagaimana biasanya dilakukan dalam setiap program pemerintah.

“Hentikan segera! dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu prakerja,” ujar Sukamta melelui keterangan tertulis pada Sabtu (25/04/2020).

Sukamta memandang pemerintah harus fokus mengatasi Covid-19 yang hingga hari ini terus mengalami peningkatan persebaran. Jika Covid-19 ini tidak segera tertangani dampaknya akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir.

Anggota DPR-RI asal Yogyakarta ini melihat konsep kartu prakerja telah mengalami perubahan yang dipaksakan karena adanya pandemi corona yang juga menghantam Indonesia. Namun perubahan konsep tersebut masih mentah dan muncul kesan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.

“Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata Pak Menko (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, red.) berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19,” urainya.

Sukamta tak memungkiri jika dirinya setuju terkait jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di PHK. Namun pada kenyataannya, malah dipaksakan ada pelatihan secara online yang jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial. (lat)