by

Iuran BPJS Naik Lagi, Bukti Pemerintah yang Tidak Taat pada Hukum

Hallo.id, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari menegaskan bahwa Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Prepres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan secara tidak langsung merupakan perbuatan melawan hukum.

“Pasalnya dalam Perpres tersebut kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II per 1 Juli 2020. Sementara iuran untuk kelas III akan dinaikkan pada tahun 2021.”

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan bahwa kebijakan pemerintah menaikann kembali iuran BPJS Kesehatan tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan Perpres No. 75 Tahun 2019 yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

“Seharusnya Pemerintah melaksanakan Putusan Mahkamah Agung dengan taat azas. Kalau seperti ini kan sama Pemerintah bermain-main dengan Putusan MA,” tuturnya.

Dalam hal ini, Lucy khawatir kalau Pemerintah memberi contoh tidak taat azas pada hukum, akan diikuti oleh rakyat.

Menurutnya kalau hal ini sampai terjadi, maka akan berbahaya bagi bangsa dan negara Indonesia.

“Karena itu, saya meminta kepada Presiden untuk menganulir Perpres No. 64 Tahun 2020. Selanjutnya saya meminta Presiden melaksanakan Putusan MA secara sungguh-sungguh, agar rakyat dapat menyontoh pimpinanya dalam melaksanakan hukum,” pungkasnya. (jit)