by

Jangan Sembarangan Bos, Dasar Hukum Badan Otorita IKN Masih Dipersoalkan

Hallo.id, Jakarta – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritik pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) oleh Presiden Joko Widodo.

“Landasan hukumnya apa pembentukan Badan Otorita ini? Pembahasan lebih lanjut di Parlemen sampai RUU IKN disepakatai saja belum ada, masa sudah lompat buat peraturan presiden (perpres) badan otorita?” ujar Mardani, Senin (9/3/2020).

BACA JUGA :  Indonesia Kalah dalam Sidang Gugatan WTO, Pemerintah Diminta Antisipasi Banjirnya Ayam Brazil

Menurut dia, pembentukan Badan Otorita Ibu Kota terlalu dipaksakan. “Terkesan terlalu dipaksakan ya? Segala sesuatu padahal harus sesuai prosedur hukum dan kajian masih mentah,” ujar Mardani.

Dia menyesalkan hal ini terjadi. Menurut dia, proses dan tahapan pembuatan suatu kebijakan mestinya bukan masalah “kejar tayang” saja, terlebih lagi terkait kebijakan besar terkait pemindahan ibu kota negara.

BACA JUGA :  Indonesia Kalah dalam Sidang Gugatan WTO, Pemerintah Diminta Antisipasi Banjirnya Ayam Brazil

“Mohon dipertimbangkan hal ini!” ujar Mardani.

Dia juga mendorong pentingnya keterbukaan dan pelibatan publik dalam kebijakan stategis seperti ini sehingga tidak digugat publik karena cacat hukum. “Janganlah asal sembarang kebut tanpa taat prosedur hukum! Di era keterbukaan ini, informasi gampang didapat, publik bisa menggugat,” lanjut Mardani.

BACA JUGA :  Indonesia Kalah dalam Sidang Gugatan WTO, Pemerintah Diminta Antisipasi Banjirnya Ayam Brazil

Mardani berharap Presiden memoderasi kebijakannya karena tidak taat prosedur hukum. “Mohon maaf Pak Presiden, ini habitus politik yang kurang baik. Sebaiknya Bapak perlu moderasi terkait dipaksakannya pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Negara ini. Kita Ini negara hukum, negara bukan kerajaan,” pungkasnya. (war)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.