by

Jokowi Gak Mau Lockdown karena Biaya? Jubir Presiden Jawab Begini

Hallo.id, Jakarta – Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyampaikan bahwa karantina atau isolasi karena imbas wabah Covid-19 terhadap suatu wilayah bisa dilakukan kepala daerah dengan sejumlah syarat. Namun, ada beberapa bagian isolasi sebuah daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat.

Fadjroel bilang, isolasi seperti di sebuah kecamatan atau tingkat RT bisa diputuskan oleh gubernur. “Tampaknya itu bisa lebih terukur,” kata Fadjroel, Selasa (31/3/2020).

Fadjroel membantah anggapan bahwa alasan pemerintah belum melakukan karantina wilayah atau lockdown karena terkendala anggaran membiayai kebutuhan hidup masyarakat. Justru, kata dia, di saat situasi pandemi ini pemerintah akan mengucurkan anggaran demi menyelamatkan masyarakat yang terkena dampak Covid-19.

Kata dia, lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan aturan lainnya, justru pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun yang salah satunya untuk bantuan sosial. “Jadi, itu tidak benar,” kata dia.

Fadjroel juga bilang, bantuan diberikan juga menyelaraskan data penduduk penerima bantuan yang dimiliki daerah. Perlu kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait dana penerima bantuan.

Artinya, data tersebut termasuk untuk mengetahui mana yang mampu ditanggung daerah kemudian kekurangannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat. “Supaya nanti APBD dan APBN tidak overlapping,” tuturnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan kemunculan Covid-19 bukan saja mengancam kesehatan masyarakat, melainkan juga berdampak terhadap persoalan ekonomi dan kehidupan masyarakat. (war)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.