by

Jokowi, Raja Pasca Jawa?

Hallo.id, Lamun sira sekti aja mateni, lamun sira banter aja ndisiki, lamun sira pinter aja minteri.

Presiden Joko Widodo hampir tidak pernah mengutip filosofi kekuasaan Jawa dalam komunikasi politiknya. Tapi, beberapa saat setelah pelantikannya sebagai presiden periode kedua Juli 2019 lalu, Jokowi mengutip tiga butir filosofi kekuasaan Jawa: Kalau kamu perkasa jangan membunuh, kalau kamu kencang jangan mendahului, kalau kamu pintar jangan memintari

Di antara tujuh presiden Indonesia, semua, kecuali Habibie, adalah orang Jawa. Tapi, di antara mereka hanya Soeharto yang secara rutin mengutip falsafah Jawa sebagai falsafah politik dan pemerintahannya.

“Presiden Jawa” lainnya nyaris tak pernah mengutip falsafah Jawa. Bung Karno lebih asyik dengan referensi pemikir-pemikir dunia, baik dari Barat, Timur, dan pemikiran-pemikiran klasik Yunani dan lainnya.

Sepeninggal Pak Harto, Presiden Gus Dur lebih identik dengan budaya dan khazanah pemikiran pesantren dalam kutipan-kutipannya. Sebagaimana Bung Karno, Gus Dur mempunyai referensi filsafat politik yang sangat kaya, dan karenanya dia tidak secara spesifik merujuk pada filsafat Jawa dalam pidato-pidatonya.

Di era Megawati kita tidak terlalu sering mendengar ide-idenya mengenai filsafat politik selain kosa-kata Jawa yang diulang-ulang di berbagai kesempatan, yaitu “wong cilik”. Selebihnya kita tidak pernah mendengar apa pun.

Habibie berusaha melakukan emulasi dalam beberapa filosofi Pak Harto yang menjadi mentornya. Tapi, Habibie adalah mesin made in Germany yang sophisticated dan serba mekanik-positivistik, mangkus dan sangkil, efektif-efisien. Tak cocok dengan filosofi kekuasaan Jawa, kekuasaan Habibie hanya seumur jagung dan berakhir karena kudeta politik orang-orang sekitarnya di Partai Golkar.

Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya paling Jawa dibanding tiga pendahulunya pasca-Soeharto. Tapi, meskipun dalam solah bawa, tingkah laku, SBY adalah seorang ksatria Jawa, tapi dia adalah jenderal didikan Amerika yang berpikiran demokratis global. Dia berperilaku Jawa tapi berpikir global.

Joko Widodo hampir mirip dengan SBY dalam hal latar belakang sosiologis sebagai manusia Jawa mataraman. Bedanya, SBY adalah tentara ksatria yang priyayi, Jokowi berlatar belakang pedagang, yang dalam strata sosial Jawa masuk dalam kategori kawula.

Dalam esainya “Raja, Priyayi, dan Kawula” Kuntowijoyo (2004) membagi strata sosial masyarakat Surakarta di abad ke-20 menjadi tiga kelompok, raja, priyayi, dan kawula. Para pedagang dan saudagar masuk dalam kategori ketiga sehingga masyarakat agak meremehkan, look down, terhadap profesi pedagang maupun saudagar.

Bagi Jokowi latar belakang sebagai kawula justru menjadi kekuatannya. Ia secara sadar melancarkan jurus komunikasi politik sebagai representasi kawula, wong cilik, dengan memakai idiom-idiom rakyat dan berpenampilan merakyat.

Gaya komunikasi politik Jokowi yang humble, lembah manah, andap asor, dengan cepat menjadikannya idola yang melesat secara meteorik. Pada saat yang sama masyarakat mengalami disilusi dan kejenuhan terhadap kekuasaan yang pongah dan bossy, sok ngebos.

Jokowi menjadi antitesis kekuasaan yang selama ini dipersepsikan sebagai wahyu kedaton yang turun dari langit. Jokowi mendekonstruksi semua stereo-type kekuasaan Jawa yang serba jaim, jaga image dan penuh unggah-ungguh yang membosankan.

Dalam khazanah Babad Tanah Jawi Jokowi mungkin mirip Kiageng Pengging, sama-sama dari Boyolali, yang berhasil memindah episentrum kekuasaan dari Demak yang pesisir ke Pajang yang agraris. Itulah yang coba dilakukan oleh Jokowi dengan memindah episentrum kekuasaan dari tanah Jawa ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara.

Para presiden terdahulu adalah para penguasa Jawa, raja-raja Jawa yang berparadigma Jawa-sentris, Jawa sebagai episentrum kekuasaan.
Jokowi mendekonstruksi paradigma itu. Dalam dokumen Nawa Cita, sembilan prioritas pembangunan disebutkan “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”.

Dalam berbagai kesempatan Jokowi memakai pakaian tradisional dari berbagai daerah. Ia mengadakan acara-acara kenegaraan nasional keluar dari Jakarta ke daerah-daerah. Membangun infrastruktur di luar Jawa untuk membangun konektivitas menjadi obsesinya.

Jokowi adalah penguasa pasca-Jawa. Dialah Raja Pasca-Jawa yang mendekonstruksi semua paradigma kekuasaan lama sejak Sukarno. Itu pulalah yang membuat Jokowi menjaga jarak dari penggunaan idiom-idiom filsafat Jawa dalam komunikasi politiknya.

Tentu saja Jokowi tetap manusia Jawa dalam kehidupan personal. Ia menjalankan praktik-praktik Jawa seperti puasa untuk tirakat dan memilih hari baik dan buruk. Ia bukan intelektual yang beroleh ilmu ta’limiyat dari sekolahan, ia memperoleh pengetahuan dan ngelmu laduniyah lewat tirakat dan laku. Ia menjauhi pantangan-pantangan dan menghindari tabu.

Suatu ketika Mensesneg Pramono Anung meminta Pesiden Jokowi untuk tidak berkunjung ke Kediri karena adanya mitos presiden yang berkunjung ke Kediri akan kehilangan kekuasaannya. Sukarno, Gus Dur, Habibie tak percaya mitos itu. Pak Harto memilih tidak mengunjungi Kediri selama kekuasaannya. SBY mengunjungi Kediri sebagai pribadi didampingi Hamengku Buwono X sebagai raja Jawa yang asli.

Ketika ibundanya Sudjiatmi Notomihardjo meninggal dunia akhir Maret lalu Jokowi melakukan brobosan, berjalan melewati bawah keranda jenazah ibunda, sebuah ritual khas Jawa. Jokowi disebut kehilangan pepunden yang menjadi inspirasi kekuatan politiknya sebagaimana Pak Harto kehilangan Bu Tien pada 1996, dan SBY kehilangan Ny. Ani Yudhoyono, 2019.

Pernyataan lamun sira sekti memunculkan berbagai tafsir politik, karena pernyataan itu “sangat Jawa”. Apakah Jokowi masih terap memersepsikan diri sebagai Raja Pasca-Jawa pada periode kedua kekuasaannya sekarang, ataukah dia sudah berani membuka jatidiri sebagai Raja Jawa sebagaimana para pendahulunya?

Tidak ada konsep oposisi dalam filosofi kekuasaan Jawa. Karena itu meskipun menjadi sakti karena menang perang dia tidak mateni, tidak membunuh. Maka Prabowo pun tidak dipateni, malah dirangkul dan dipangku.

Lamun sira banter aja ndisiki. Lamun sira pinter aja minteri. Kepada siapa pernyataan itu paling tepat ditujukan oleh Jokowi? Dalam kondisi krisis sekarang ini pernyataan itu, mungkin, cocok ditujukan kepada Anies Baswedan yang “banter” dan “pinter”, atau kepada para pengritiknya yang terlalu “banter” dan “pinter”.

John Pamberton dan Ben Anderson yang banyak melakukan riset mengenai konsep kekuasaan Jawa menyatakan raja tidak boleh salah, idu geni, ludah api, sabda pandita ratu, ucapannya adalah sabda yang menjadi hukum, sabda raja adalah sabda Tuhan. Pantang malu, pantang mengingkari sabdanya. Karena itu ia harus didengar dan tak boleh dibantah.

Sekali tidak lockdown tetap tidak lockdown. Di Malaysia tidak ada lockdown, yang ada ialah kawalan pergerakan. Di Indonesia tidak ada lockdown, tidak ada karantina wilayah, karantina mandiri, zero mobility, atau apapun istilahnya. Yang ada hanyalah Pembatasan Sosial Berskala Besar, atau apalah, you name it, asal bukan lockdown. Perdebatan semantik ini sangatlah penting, karena Raja pantang dipintari, pantang didahului.

Raja Pasca-Jawa atau Little Soeharto? Itulah pertanyaan yang coba dikulik beberapa ilmuwan politik untuk memperbandingkan Jokowi dengan Soeharto. Pada masa awal-awal berkuasa Soeharto seorang demokrat. Tapi, seiring dengan perjalanan waktu ia mengkonsolidasi kekuasaan otoritarian dan membangun dinasti.

Periode pertama Jokowi mirip seperti itu. Masa kekuasaan periode kedua konsolidasi kekuasaan dilakukan secara intensif. Oposisi nyaris tak ada lagi, semua keputusan diambil tanpa perlawanan berarti, mulai dari revisi UU KPK, Omnibus Law, UU Minerba.

Raja-raja Jawa membangun dinasti, Soekarno, Soeharto, Megawati, SBY. Sekarang kita menyaksikan proses kemunculan dinasti baru, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution, atau mungkin nanti, Jan Ethes.

The king can do no wrong. Raja tidak boleh salah. Raja telanjang pun oleh pembisiknya dibilang berbusana bagus, seperti kisah The Emperor Wears No Clothe.

Hanya ada dua pasal yang berlaku bagi Sang Raja. Pasal Pertama: Raja tidak pernah salah. Pasal Kedua: Kalau Raja salah, lihat pasal pertama.

Oleh : Dhimam Abror Djuraid, wartawan.