by

KASN Terima 369 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada

Hallo.id, Jakarta –  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, pada Pilkada 2020 sejumlah 369 kasus.

Selain itu, KASN telah menerbitkan rekomendasi sanksi bagi 283 ASN yang melanggar netralitas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing instansi, maupun kementerian/lembaga.

“283 orang telah diberikan rekomendasi yakni sanksi pelanggaran netralitas,” kata Ketua KASN Agus Pramusinto melalui keterangan tertulisnya, usai kampanye Gerakan Nasional Netralitas ASN, Selasa (30/6/2020).

Menurut Agus, dari jumlah rekomendasi sanksi yang sudah dikeluarkan tersebut, 99 kasus telah ditindaklanjuti oleh PPK.

Ia menuturkan, ASN yang melakukan dugaan pelanggaran netralitas didominasi jabatan pimpinan tinggi (36 persen), diikuti jabatan fungsional (17 persen), jabatan administrator (13 persen), jabatan pelaksana (12 persen), dan jabatan kepala wilayah seperti camat atau lurah (tujuh persen).

 Agus  mengungkapkan 10 instansi tertinggi yang terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Ia menyebutkan secara berurutan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Sumbawa, Kota Banjarbaru, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Banggai, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Muna.

Ia juga menuturkan lima kategori pelanggaran yang paling sering dilakukan ASN.

Pertama, kampanye atau sosialisasi melalui media sosial (27 persen).

Kedua, pelanggaran ASN yang diduga melakukan pendekatan ke partai politik terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah (21 persen).

Ketiga, ASN diduga memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain (13 persen). Keempat, ASN diduga mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah (9 persen). Kelima, ASN menghadiri deklarasi pasangan calon.

Agus menyatakan, asas netralitas sebagai bagian dari etika dan perilaku wajib dipatuhi ASN. Menurut dia, pelanggaran terhadap asas netralitas akan menjadi pintu masuk berbagai distorsi dan pelanggaran hukum lainnya seperti perilaku korupsi, nepotisme, dan kolusi (KKN) serta rendahnya kualitas pelayanan publik. 

Agus mengimbau, seluruh ASN terutama ASN di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 agar membangun kesadaran, kemauan dan tanggung jawab ASN. Berkenaan dengan etika dan perilaku imparsialitas.

Gerakan nasional netralitas ASN ini diikuti jajaran pemerintah daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah, kantor regional Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain deklarasi netralitas ASN, KASN juga mengelar diskusi bertema ASN Netral, Birokrasi Kuat, dan Mandiri dengan sejumlah narasumber. 

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengajukan 369 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2020 kepada Komisi ASN (KASN).

Bawaslu meminta KASN menindaklanjuti kasus tersebut dengan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada masing-masing instansi tempat ASN yang bersangkutan bekerja.

“Pelanggaran netralitas ASN ini data yang sudah kami lakukan tindak lanjut ada 369 laporan yang sudah kami ajukan kepada KASN,” ujar Ketua Bawaslu RI, Abhan.

Ia mengatakan dari 369 dugaan per 15 Juni 2020, sebesar 33 persen pelanggaran netralitas ASN dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

Kategori pelanggaran yang banyak terjadi antara lain kampanye di media sosial, kegiatan yang berpihak ke calon kepala daerah, dan pemasangan baliho/spanduk. (