by

Kawal Ahli Waris, PWRI akan Laporkan PUPR ke Bupati dan Kejaksaan

-Bogor-84 views

Hallo.id, Bogor – Sejumlah wartawan turut merasa prihatin dan bersimpati dengan persoalan yang dihadapi Kiki Rizki Amalia selaku ahli waris dari almarum H.M Yusuf yang wafat ditahun 2012, yang sudah 10 tahun mengurus haknya namun tidak selesai-selesai.

“Kami akan kawal sampai tuntas. Jika tidak ada titik terang, kita akan laporkan ke Bupati dan Kejaksaan,” kata Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Rohmat Selamat SH, M.Kn, Cabang Bogor Raya kepada Hallobogor.com (Hallo Media Network), Jumat (31/7/2020).

Rohmat menegaskan, PWRI akan mengawal terus masalah ini sampai tuntas, ini penting, supaya menjadi contoh bahwa untuk ke depannya menjadi pejabat di Kabupaten Bogor harus amanah.

Baca : Ada Apa Nih, Sudah 10 Tahun Urus Tanah Kok Tidak Beres-Beres?

“Supaya tidak ada hak warga yang dirugikan. Dan dalam waktu dekat jika tidak ada titik terang dalam kasus ini PWRI sebagai kontrol sosial akan audensi dengan Bupati dan Kejaksaan ” katanya.

Baca juga : Sudah 10 Tahun Ahli Waris Memperjuangkan Hak-haknya, Ikuti Terus Update-nya.

Rohmat menyebutkan, dirinya diminta untuk melakukan pengawalan media oleh Kiki bersama suaminya dan didampingi kuasa hukum Muhamad Ikbal SH.MH

Ketua PWRI itu mengingatkan agar pejabat bisa memegang amanah. Jangan sampai menyalahgunakan jabatan, termasuk melakukan penggelapan.

Pelaku penggelapan dalam jabatan dapat diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Penggelapan oleh pejabat umum kita temui pengaturan umumnya dalam Pasal 415 KUHP dan lebih khusus lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”):

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

“Kita masih menunggu konfirmasi dari berbagai pihak termasuk dari PUPR. Tapi poinnya adalah PWRI akan kawal kasus ini hingga tuntas. Mohon dukungan teman-teman,” tutup Rohmat.(*/bud)