by

Kebijakan Buka Bandara Terbukti Melemahkan Status Kedaruratan Kesehatan

Hallo.id, Jakarta – Sejumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta diberitakan terdeteksi positif terinfeksi Covid-19. Kebijakan yang membuka pintu masuk jalur udara itu dinilai melemahkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan menanggapi adanya sejumlah penumpang yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan terdeteksi positif Covid-19. Mereka merupakan eks anak buah kapal (ABK) dari kapal pesiar Italia dan secara bersamaan terjadi penumpukan orang yang cukup banyak.

“Pembukaan kembali moda transportasi udara, termasuk bagi WNA semakin memperbesar risiko masuk dan menyebarnya Covid-19,” kata Abdul Chair, Sabtu (09/05/2020).

Menurutnya, hal itu memperlihatkan bahwa pemerintah pusat tidak komprehensif dalam upaya cegah-tangkal terhadap penyebaran Covid-19. “Seiring penerapan PSBB yang belum optimal, kebijakan pembukaan kembali seluruh moda transportasi semakin melemahkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat,” imbuhnya.

Abdul Chair menambahkan seharusnya sejak awal diterapkan sistem Karantina wilayah untuk menangani wabah Covid-19, termasuk di semua pintu masuk wilayah negara. Pasalnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak dapat berdiri sendiri, keberadaannya hanya sebagai pelengkap atau pendukung Karantina Wilayah.

Peraih gelar doktor ilmu hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) itu menilai kondisi yang terjadi di Bandara Soetta merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, dengan meluasnya penyebaran Covid-19. Jika arus masuk WNA semakin meningkat, maka dikhawatirkan semakin meningkat pula penyebaran Covid-19.

“Pemerintah Pusat harus konsekuen dengan penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang notabene dideklarasikan oleh Presiden Jokowi sendiri. Pendekatan yang digunakan tentunya harus mengacu kepada sistem Kekarantinaan Kesehatan,” ujarnya.

Dengan penetapan Presiden tersebut, maka secara yuridis harus dilakukan upaya cegah-tangkal keluar atau masuknya orang antarwilayah. Terlebih lagi, WNA yang masuk ke Indonesia tergolong sangat rawan penyebaran Covid-19. (*/kib)