by

LBH Beberkan Pemerintah Dianggap Tak Serius Jalankan Penanganan Corona

Hallo.id, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menjalankan mandat Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah nampaknya enggan menerapkan kebijakan kekarantinaan secara keseluruhan.

LBH menjelaskan, pemerintah hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang notabene hanya ingin membatasi aktivitas-kegiatan warga, namun tidak ingin benar-benar bertanggung jawab memenuhi hak dasar warga selama aktivitasnya dibatasi.

PSBB yang diterapkan terkesan melampaui dan mencampuradukkan wewenang PSBB yang ada di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (PP PSBB).

“Hal ini bisa dilihat dari kebijakan PSBB yang justru turut membatasi mobilitas dan transportasi warga (bahkan hingga persoalan larangan mudik) yang notabenenya kebijakan pembatasan mobilitas tidak tepat diterapkan dalam skema PSBB, melainkan dalam skema karantina,” jelas LBH dalam keteranganya, Selasa (28/4).

BACA JUGA :  Partai Demokrat Lakukan Serangan Balik, Kompak Menyatakan KLB Ilegal dan Melanggar Hukum

LBH menyebut, dampak penerapan PSBB yang tidak diseimbangi oleh kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak kebutuhan dasar warganya secara konsekuen adalah PHK massal terjadi di mana-mana, krisis ketahanan ekonomi warga, warga terancam tidak punya tempat tinggal. Karena tidak mampu membayar uang sewa tempat tinggal, ancaman kriminalisasi berlebihan oleh aparat dengan dalih penegakan hukum PSBB, maraknya korban teror intimidasi penagih dari jasa pinjaman online, dll.

Kebijakan penanganan wabah pandemi COVID-19 di level pemerintahan daerah sendiri sejauh ini belum ada kebijakan khusus yang kontekstual dan sesuai kompleksitas Jabodetabek, di mana banyak terdapat pemukiman padat penduduk dan kelompok miskin kota, kelompok minoritas rentan, kelas pekerja, dan lainnya.

“Padahal penerapan kebijakan penanganan COVID-19 tidak serta merta hanya berbicara normatif saja, namun perlu strategi khusus kontekstualisasi kebijakan sesuai dengan kompleksitas daerahnya,” ungkap LBH.

Sementara di level lapangan, masih banyak kelompok minoritas dan rentan seperti kelompok disabilitas, minoritas gender-seksual, lansia, yang terancam ketahanan hidupnya dan tidak mendapatkan akses pemenuhan kebutuhan dari pemerintah.

BACA JUGA :  Mengejutkan, Ternyata Gatot Nurmantyo Pernah Diajak Kudeta Partai Demokrat Sebelum KLB

Selain itu, di lapangan juga pemerintah tidak memberikan solusi jitu terhadap kelas pekerja yang menjadi korban PHK massal.

“Dalam situasi pembatasan seperti PSBB, kelas pekerja yang menjadi korban PHK massal jelas menjadi salah satu kelas yang rentan juga dalam bertahan hidup,” terang LBH.

LBH juga menyebut, baik pemerintah pusat maupun daerah saat ini mengandalkan kebijakan bantuan sosial kepada warga sebagai upaya pemenuhan kebutuhan warga.

“Namun yang perlu disoroti dari kebijakan semacam ini adalah bahwa pemerintah tidak menganggap bahwa pemenuhan kebutuhan warga sebagai pemenuhan atas hak warga,” terang LBH.

LBH mendesak, pemerintah pusat dan daerah mempercepat kebijakan sinkronisasi data penduduk untuk kemudian mengambil langkah-langkah pemenuhan hak dasar warga negara secara totalitas demi mempertahankan daya tahan ekonomi dan kehidupan warga.

BACA JUGA :  Mengejutkan, Ternyata Gatot Nurmantyo Pernah Diajak Kudeta Partai Demokrat Sebelum KLB

“Misalnya dengan mulai memikirkan dan menerapkan kebijakan universal basic income (UBI) terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan,” terang LBH.

Lalu, pemerintah perlu melakukan inventarisasi daftar pemenuhan hak-hak dasar warga yang wajib dipenuhi oleh pemerintah, tidak hanya terbatas pada bantuan sosial berupa sembako semata.

LBH juga meminta pemerintah membatalkan proyek-proyek kontraproduktif di situasi wabah pandemi virus COVID-19 seperti proyek pemindahan ibu kota, proyek pengadaan impor senjata, proyek program kartu pra-kerja, dan lain sebagainya.

Lalu, pemerintah didesak mempersiapkan skema ketersediaan dan ketahanan pangan baik di tingkat hulu ranah produksi maupun di tingkat hilir.

Yakni dengan menjamin stabilitas harga kebutuhan pangan agar warga dapat mempertahankan hidupnya secara layak di tengah-tengah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi COVID-19.

“Memaksimalkan langkah-langkah penerapan PSBB dengan strategi preventif (pencegahan) dan menghentikan langkah-langkah represif sehubungan persoalan wabah pandemi virus COVID-19 di Indonesia,” tutup LBH. (mer) #mediamelawancovid19