by

Legitimasi Politik Jokowi Hancur

Hallo.id – Sudah empat bulan ini, tidak ada solusi yang bisa dirasakan rakyat untuk menanggulangi wabah virus Covid-19. Setiap hari korban bertambah terus, tetapi sikap tegas pemerintah tidak ada yang jelas, semua abu-abu. Bahkan cenderung ada “pembiaran” yang semakin tambah kacau.

Negara sama sekali tidak hadir dalam mengatasi pandemik ini. Rakyat justru semakin takut terhadap nasibnya yang tidak menentu. Ketakutan itu wajar, sebab tidak ada kepastian penanganan yang menenangkan. Tinggal di rumah sudah, tapi semua transportasi baik darat, laut, dan udara masih saja berjalan normal.

Sementara yang tinggal di rumah sudah semakin gelisah saja, apalagi yang harus masuk kerja, karena takut kehilangan pekerjaan. Ditambah munculnya rasa waswas, di mana rakyat dihantui rasa takut terhadap ancaman kriminal, terkait bebasnya 30 ribu lebih napi. Hal ini tidak mengada-ada, karena banyak dari napi yang sudah keluar kemudian masuk lagi karena melakukan kejahatan.

Sementara itu sikap bagi-bagi proyek yang diterima staf khusus milenial Presiden Jokowi mengakibatkan politik Istana disorot kembali. Setelah para pejabat yang saling ralat dan jalan sendiri.

Hal tersebut makin menunjukkan terpuruknya politik Istana yang tidak bebas dari kepentingan politik sesaat. Bahkan sikap Gubernur DKI saja  terkesan harus diganjal, karena meruntuhkan popularitas Jokowi yang harus melakukan pembagian sembako sendiri di Jakarta dan Bogor.
Sepertinya politik Istana dalam keadaan darurat yang sangat besar.

Darurat Politik

Presiden Jokowi meminta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan physical distancing (jaga jarak aman) dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona baru atau Covid-19.

Selain itu, usulan pemerintah untuk memberlakuan Darurat Sipil supaya penerapan PSBB ini dapat dijalankan secara efektif menjadi pertanyaan kita bersama. Sebab dinilai tidak konsisten. Jokowi melanggar aturannya sendiri.

Padahal kita sepakat bahwa saat ini, seluruh komponen bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah maupun rakyat, sedang berusaha keras berperang melawan corona. Berbagai cara sudah dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun rakyat secara mandiri.

Namun di tengah kondisi ketidakpastian ini selalu saja pejabat istana yang membuat kegaduhan. Baik itu informasi bohong, pernyataan yang berimplikasi kehawatiran, dan kepanikan yang berlebihan.
Tidak adanya satu suara adalah bentuk amburadulnya politik di Istana. Belum lagi koalisi pendukung pemerintah yang lebih mengutamakan pembahasan RUU Omnibus Law daripada kesehatan rakyat dalam menghadapi pandemik Covid-19.

Darurat Politik kekuasaan adalah realitas yang ada sebab kekuasaan yang dimiliki Jokowi sudah hancur karena virus tersebut. Di saat krisis seharusnya Jokowi sebagai pemimpin utama memberikan kepercayaan dan keyakinannya terhadap wabah tersebut. Bukan malah ambigu dalam mengambil sikapnya. Wajarlah kalau popularitas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, semakin naik karena sikapnya yang jelas, tegas, dan terukur.

Di atas adalah langkah yang dimainkan Istana yang tidak memberikan efek positif. Hal itu menjadi pertanyaan kita bersama tentang kekuasaan Istana yang gamang dalam menjalankan kepemimpinannya di saat wabah virus ini muncul.

Gojekan para pejabat saat virus itu mewabah di dunia, sangatlah wajar jika rakyat memberikan penilaian kurang positif bagi Jokowi. Terutama di media sosial atau obrolan warung kopi.
Sehingga sangat wajar ketika rakyat banyak yang tidak melaksanakan imbauan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat. Karena tidak ada implikasi hukum apa pun ketika masyarakat tidak melaksanakan imbauan tersebut.

Implikasinya hanya dalam bentuk implikasi sosial. Yang kemudian berdampak pada implikasi politik yang tidak menguntungkan Jokowi.
Sebab kekuasaan Jokowi masih bersifat personal, dalam teori Max Weber, di mana kekuasaan itu dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor di dalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginannya sendiri dan yang menghilangkan halangan. 

Oleh: Himawan Sutanto, Pemerhati budaya politik.