by

LSM Pertanyakan Urgensi Pemerintah-DPR Bahas Omnibus Law saat Wabah

Hallo.id, Jakarta – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mempertanyakan urgensi pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja dalam kondisi wabah Virus Corona baru atau COVID-19 yang terus menyebar dan membuat banyak orang terpapar di Indonesia.

Sekjen Kiara Susan Herawati dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, pemerintah dan DPR seharusnya lebih memfokuskan diri untuk merealisasikan sejumlah langkah penting dalam menangani penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia.

BACA JUGA :  Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Januari 2021 Mencapai Rp145,8 Triliun

Susan menambahkan COVID-19 juga memberikan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku perikanan rakyat lainnya.

Oleh karena itu, ujar dia, upaya penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 juga harus diprioritaskan untuk masyarakat pesisir.

BACA JUGA :  DPR Minta agar Vaksin Nusantara Karya dr Terawan Diserahkan ke BPOM

Di tengah situasi dan kondisi yang kini semakin sulit akibat penyebaran COVID-19, Sekjen Kiara mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir untuk terus mengawasi kerja-kerja DPR dan pemerintah.

“Kiara mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak menggunakan situasi seperti saat ini sebagai kesempatan untuk bersidang membahas agenda yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” ucapnya.

BACA JUGA :  PPKM Mikro Jakarta Diperpanjang Sampai 8 Maret, karena Mampu Tekan Covid-19

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengatakan bahwa kepastian pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi salah satu yang ditunggu investor di tengah kekhawatiran perlambatan ekonomi akibat COVID-19. (ant)