by

Bukan Daerah, Mendagri Tegaskan Keputusan Lockdown di Tangan Pusat

Hallo.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menegaskan keputusan karantina wilayah atau “lockdown” terkait pencegahan penularan COVID-19 berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.

Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan yang menerangkan untuk karantina wilayah seluruhnya secara absolut berada di bawah kendali pemerintah pusat yaitu Presiden RI.

BACA JUGA :  Target 30 Juta di 2024, Jokowi Minta Percepat Transformasi Sektor UMKM ke Ekosistem Digital

“Kita sampaikan ke Pak Gubernur tadi tentang karantina kewilayahan karena menyangkut aspek ekonomi. Maka selain dari UU 6/2018 tentang Kekaratinaan Kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah dan pembatasan sosial dalam jumlah besar itu kewenangan pemerintah pusat,” kata Tito Karnavian di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/3/2020).

BACA JUGA :  Ternyata Bukan di Blitar, Politisi PDI Perjuangan Sebut Tempat Kelahiran Bung Karno di Sini

Hal ini disebabkan karena berkaitan langsung dengan urusan moneter dan fiskal negara, sehingga jika akan dilakukan karantina kewilayahan pemimpin daerah harus mengkoordinasikan hal itu dengan Presiden RI Joko Widodo serta Ketua Gugus Tanggap COVID-19 Doni Munarndo.

BACA JUGA :  322 Kasus Baru Positif Covid-19 di Bangkalan Selama 14 Hari, Ini Pemicunya

Sebelumnya, pada Minggu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpendapat Jakarta sudh seharusnya menutup akses warga untuk keluar dan masuk ibu kota Jakarta.

“Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatam baik di dalam maupun di luar, kedatangan orang dari dalam dan luar Jakarta,” ujar Anies. (any)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.