by

Skema Bansos, Mendagri Tito Karnavian Apresiasi Upaya Bupati Banyuwangi

Hallo.id, Jakarta  – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M.Tito Karnavian mengapresiasi upaya Bupati  Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas dalam menentukan skema pembagian bantuan sosial (bansos).

Menurut Mendagri, Azwar melakukan validasi data warga Banyuwangi dengan mengarahkan seluruh kepala desa. Azwar membangun papan pengumuman berisi daftar nama, alamat warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial, mulai dari Program PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Bansos Pemda hingga Kartu Prakerja.

Papan pengumuman daftar penerima diurut berdasar nama desa yang dipasang di lapangan masjid, dengan tempat yang mudah diakses dan banyak dikunjungi warga Banyuwangi.

Sehingga, Kemendagri melihat warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri jika terjadi data ganda penerima atau belum terdaftar.

“Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa mensinkronkan berbagai skema bansos, mempercepat penyalurannya dan Insyaallah mayoritas tepat sasaran karena datanya dibuka transparan ke warga, dan masyarakat dapat mengkoreksi bila ditemukan masalah. Tanpa perlu gaduh di ruang publik dan tanpa konflik antar masyarakatnya. Salut!,” kata Mendagri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/5/2020).

Mendagri menilai, inovasi ini efektif karena prinsip tata kelola yang baik diterapkan, yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, fasilitasi Pemda dan akses masyarakat untuk mengoreksi langsung.

“Saya mengharap gubernur, bupati, wali kota dan jajarannya hingga kepala desa dapat mencontoh terobosan kreatif seperti ini sesuai kondisi daerah masing-masing. Saya berharap para kepala daerah terus berinovasi,” katanya.

“Krisis Covid-19 ini menjadi momentum ujian sebenarnya kualitas kepemimpinan para kepala daerah. Banyaknya masalah yang dihadapi dalam krisis ini memerlukan langkah-langkah yang sistematis dan presisi yang kuat bagi para kepala daerah,” tegasnya.

Dia menuturkan, untuk mensinergikan pusat dan daerah Kemendagri telah melaksanakan sejumlah kegiatan video conference yang dihadiri oleh kementerian teknis menangani bansos dan seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Video conference, kata dia juga dilaksanakan bersama aparat pengawas dan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kejaksaan, Bareskrim Polri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta LKKP.

Menurutnya, keberhasilan eksekusi penyaluran bantuan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen, dan kualitas kepemimpinan kepala daerah sebagai pemegang otoritas daerah yang lebih paham situasi daerahnya masing-masing. (inf)