by

Mengapa Bukan Dana Infrastruktur yang Dipotong, Kok Malah Dana Pendidikan?

Hallo.id, Jakarta – Partai Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang memotong anggaran pendidikan untuk penanganan wabah virus corona. Sementara, dana untuk pembangunan sejumlah proyek infrastruktur justru tetap alias tidak dipotong.

Petinggi Partai Demokrat, Rachland Nashidik, mengklaim,  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui salah satu sumber dana abadi yang dipotong untuk menangani wabah virus corona berasal dari anggaran pendidikan. Hal itu merujuk pada keputusan pemerintah yang menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. “Menteri Keuangan mengakui, sumber realokasi adalah dana abadi pendidikan. Saya cek di Perppu memang benar. Ini memang situasi darurat. Tapi kenapa anggaran infrastruktur tak disentuh, malah dana abadi pendidikan mau disunat?” kata Rachland, hari ini (1/4).

Rachland meminta agar pemerintah merevisi perppu tersebut khususnya terkait realokasi anggaran diambil dari dana infrastruktur. Menurutnya, dana untuk pendidikan sangat penting untuk kepentingan generasi penerus.

“Perppu perlu direvisi. Dana abadi pendidikan jangan disunat. Itu ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk pendidikan anak cucu kita, utamanya yang miskin dan tak berdaya. Potong saja anggaran infrastruktur. Masukkan rencana pemotongan ke dalam Perppu,” ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan politikus Demokrat lainnya, Jansen Sitindaon. Dia meminta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Sri Mulyani menggunakan anggaran dana sebanyak mungkin untuk menangani Covid-19.

“Bagi kami silahkan saja gunakan uang negara sebanyak mungkin tangani Corona. Bahkan jika perlu lebih dari Rp405 triliun. Namun, jangan malah uang beton, tembok dan lain-lain tidak disentuh demi sebuah ambisi, yang lain dipangkasi,” kata Jansen. (kon)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.