by

Mengenal Kebijakan Darurat Sipil yang Pernah Megawati Terapkan di Aceh

Hallo.id, Jakarta – Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, pernah menerapkan status darurat sipil di Aceh, pada 2004 silam. Kini, Presiden Joko Widodo, disebut akan menerapkan hal yang sama, setelah memburuknya kondisi Indonesia dalam menghadapi wabah virus Corona (COVID-19). Lantas, seperti apa darurat sipil yang belakangan kerap dibicarakan?

Sebelumnya, kita ulas lebih dulu, bagaimana Megawati (Mega), mengumumkan penurunan status Aceh, dari darurat militer ke darurat sipil.

Penurunan status tersebut, dilakukan melalui Keppres nomor 43 Tahun 2004, yang berlaku mulai tanggal 19 Mei 2004, pukul 00.00 WIB.

“Saya, hari ini, Selasa 18 Mei 2004, telah mengambil keputusan, mengubah status bahaya dengan tingkat darurat militer ke tingkat darurat sipil. Keputusan tersebut saya tuangkan dalam Keppres nomor 43 Tahun 2004, dan akan berlaku terhitung mulai pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei,” demikian pernyataan Mega, dalam pidatonya di Istana Negara, Jl veteran, Jakarta Pusat.

Saat itu, Mega didampingi oleh Menkopolkam ad interim, Hari Sabarno dan Sesneg, Bambang Kesowo.

Dalam pidatonya, Mega mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah mencermati perkembangan keadaan di Aceh, dari waktu ke waktu.

“Sekarang kita menyaksikan keadaan telah berbeda dengan tahun lalu, gangguan keamanan berkurang, Pemilu 5 April lancar, ancaman pemisahan diri telah dipatahkan TNI/Polri. Sisa-sisa kekuatan akan terus dikejar. Acaman kekerasan, senjata menipis, kegiatan ekonomi pulih, aktivitas pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, sampai desa berjalan lancar,” kata Mega.

Sejak saat itu, Indonesia belum pernah lagi menggunakan kebijakan Darurat Sipil.

Kini, Jokowi meminta, agar dilakukan kebijakan pembatasan sosial dalam skala besar, demi menanggulangi persebaran virus Corona. Pembatasan sosial skala besar, akan diiringi dengan kebijakan darurat sipil.

“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tuturnya, di Istana Bogor, Senin (30/3/2020). (ngel)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.