by

Menhub Ad Interim Luhut Pastikan Tidak Ada Pertentangan dalam Permenhub soal PSBB

Hallo.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak ada hal yang bertentangan dalam peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Dalam jumpa pers melalui konferensi video di Jakarta, Selasa (14/4//2020) Kemarin malam, Luhut yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan Ad Interim memastikan jika telah berkonsultasi dengan ahli hukum Kementerian Perhubungan soal aturan ini.

BACA JUGA :  Bappenas Sebut Sejumlah Proyek Prioritas pada 2022, Termasuk 10 Destinasi Wisata

“Saya ingin garisbawahi sedikit mengenai Permenhub ini, tidak ada yang bertentangan. Saya bertanya betul-betul ke ahli hukum kami di Kementerian Perhubungan bagaimana sebenarnya. Beliau katakan m tidak ada yang (bertentangan) karea ini kewenangan Kemenhub” kata Luhut.

Luhut pun menjelaskan, mengenai aturan tersebut di mana pada pasal 11 huruf (c) disebutkan bahwa sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkut barang. Namun dalam hal tertentu, sepeda motor berbasis aplikasi dapat mengangkut penumpang untuk kepentingan masyarakat dan kepentinga pribadi dengan ketentuan wajib memenuhi protokol kesehata yang telah ada.

BACA JUGA :  Bappenas Sebut Sejumlah Proyek Prioritas pada 2022, Termasuk 10 Destinasi Wisata

“Ini memberikan ruang kepada daerah untuk menentukan sikap. Ini bukan kesalahan” imbuhnya.

Luhut pun menjelaskan jika ia tak ingin hal ini menjadi bahan yang dibentur-benturkan seaakan pemerintah tidak berkoordinasi. Ia memastikan jika akan terus berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait hal ini.

BACA JUGA :  Bappenas Sebut Sejumlah Proyek Prioritas pada 2022, Termasuk 10 Destinasi Wisata

Permenhub No 18 Tahun 2020 isinya dinilai bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 terkait ojek online (ojol).

Namun belakangan, Kemenhub memastikan aturan soal ojol bisa membawa penumpang ini akan iserahkan ke pemerintah daerah dengan ketentuan syarat ketat saat PSBB. (rri) #mediamelawancovid19