by

MK Minta Gugatan Amien Rais Cs Soal Perppu COVID-19 Diperbaiki

Hallo.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta gugatan uji materi atau judicial review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal penanganan COVID-19 yang didaftarkan eks Ketua MPR Amien Rais, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono untuk diperbaiki.

MK meminta agar pemohon memperkaya wawasan terkait aturan penanganan COVID-19 dari negara lain. Hakim konstitusi Wahiduddin Adams menyarankan, agar pemohon mengkomparasi aturan hukum di banyak negara. Sebab, pandemi COVID-19 bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di dunia internasional.

“Para pemohon dapat mengkomparasi peraturan di negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kan banyak, Amerika, Italia, Tiongkok, Taiwan, Vietnam dan lainnya,” kata Wahiduddin menanggapi permohonan pendahuluan uji materi Perppu 1/2020 di ruang sidang MK, Selasa (28/4/2020).

Wahiduddin mengatakan, pemohon dapat mengalisa sejumlah negara di dunia terkait aturan penanganan COVID-19. Namun, ia menegaskan hal itu harus didasari analisa akademik.

“Ada yang menyebut ya semacam berhasil gitu, tapi dengan analisa tertentu,” ujar Wahidudin.

Kemudian, aturan di dunia internasional tersebut dapat dikomparasi dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Hal ini tidak lain untuk memperkaya wawasan akademik dan menguatkan gugatan uji materi terkait Perppu 1/2020.

“Ini saya lihat belum, saya yakin bisa hal ini diperkaya dan sejauh mana mengenai postur keuangan negara mereka dalam hal ketatanegaraan yang boleh dikatakan ubnormal ini,” kata Wahiduddin.

Dalam permohonan gugatannya, Amien Rais, Din Syamsuddin, dan Sri Edi Swasono menilai Pasal 2 Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 23 dan Pasal 23 a UUD 1945. Kebijakan tersebut mengatur tentang pemberian kewenangan bagi pemerintah untuk dapat menentukan batas defisit anggaran di atas tiga persen terhadap UU APBN sampai dengan tahun 2022. (mer)