by

Nanti yang akan Dipermasalahkan Bukan Virus tapi Rakyat, Maka Perlu Ditolak

Hallo.id, Jakarta – Anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Haris Azhar menegaskan bahwa penetapan darurat sipil untuk menyikapi Corona tidak tepat. Menurutnya, darurat sipil digunakan jika terjadi pemberontakan atau kerusuhan.

“Saya khawatir darurat sipil dicantolin di sini (menyikapi Corona.red). Dia (darurat sipil.red) tidak tepat situasinya karena ini darurat kesehatan,” katanya dalam forum Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (31/03/2020).

Pria yang juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation ini menyebutkan bahwa Darurat sipil itu jika ada pemberontakan atau kerusuhan. Dan akibat dari pemberontakan atau kerusuhan ini, membuat negara atau pemerintahannya tidak bisa bekerja.

“Dan menempatkan UU darurat dalam situasi ini berarti nantinya menganggap orang kaya tidak bantu orang miskin bisa menyebabkan chaos. Jadi nanti kita lagi yang disalahkan, masyarkat,” paparnya.

Maka, ia menekankan bahwa pemerintah sebaiknya cukup menggunakan dua undang-undang. Yaitu undang-undang tentang karantina kesehatan dan penanggulangan bencana.

“Selain itu, regulasinya disusun secara detail. Kalau disusun secara detail lalu dikomunikasikan, orang mengerti bagaimana berpartisipasi bukan sekedar bantu makanan, tapi bagaimana setiap orang tau menyelesaikan masalah sendiri,” tuturnya.

“Jadi negara memberikan fasilitasnya, itu yang harus didorong. Bagaimana masyarakat menyelesaikan masalah jika tidak tau dimana dan kapannya,” pungkasnya. (kib)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.