Memaknai Pembubaran Ormas Islam

Memaknai Pembubaran Ormas Islam
Ormas
Selasa | 15 Agustus 2017 | 15.39 WIB

Oleh : Sugeng Umardi (Sugu)

PEMERINTAH melalui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Tanggal 10 Juli 2017, mengeluarkan dan menetapkan PERPU ( Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang ) No.2 tahun 2017, tentang pembubaran ormas Islam. Ini dilakukan pemerintah untuk membubarkan ormas Islam yang ideologinya bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Islam yang ideologinya menyimpang atau tidak sejalan dengan negara, menjadi isu yang sangat menarik dan menjadi topik perbincangan disegala lapisan masyarakat, terutama pada level elit, baik pejabat pemerintah, tokoh politik, tokoh masyarakat, pemuka agama, penegak hukum, pimpinan ormas dan lain-lain, baik yang pro maupun yang kontra atas kebijakan tersebut.

Sekilas Kebijakan tersebut sangat menyesakkan dada dan membuat telinga memerah, terutama umat islam yang ada di Indonesia, karena menganggap kebijakan tersebut dianggap menyudutkan dan memojokkan umat Islam yang merupakan pemeluk agama mayoritas yang ada di negeri ini.

Perpu No.2 tahun 2017, yang dikeluarkan pemerintah, menjadi landasan hukum dan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. Tentu kebijakan tersebut telah dikaji matang-matang oleh pakar hukum dan tata negara dan para pakar lain yang berhubungan dengan langkah pemerintah tersebut.

Kalau kita mau meneliti dengan seksama dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut dengan kepala dingin tanpa ada prasangka dan image negatif, akan sangat jelas dan tentu kita bisa fahami. Betapa hal itu memang sangat penting dilakukan oleh pemerintah demi menjaga stabilitas bangsa.

Di negara manapun tentu tidak akan dapat ditolelir apabila sekelompok warga bangsa mempunyai ideologi yang justru bertentangan dengan ideologi bangsanya, tidak terkecuali Indonesia. Bagi ormas Islam tidak ada salahnya berideologi dengan hukum atau syari’ah Islam.

Tapi mustinya itu semata sebagai keyakinan dan keimanan sebagai umat beragama yang menjadi acuan dan pedoman hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan sebagai warga bangsa setiap individu maupun kelompok tetap harus patuh dan tunduk pada hukum negara tanpa mengurangi dan menghilangkan sedikitpun hukum atau ajaran agama yang dimiliki dan dianutnya.

Toh pemerintah dan hukum negara juga mengakomodir tentang kebebasan setiap warga bangsa untuk memeluk dan menjalankan syariat agamanya tanpa adanya pembatasan apalagi pelarangan untuk melaksanakannya.

Banyak sekali ormas Islam di Indonesia, baik yang mempunyai massa dalam lingkup kecil sampai yang massanya sudah berskala nasional, seharusnya mereka ormas tersebut tidak perlu merasa gerah dan geram dengan kebijakan pemrintah tersebut, mereka menjunjung tinggi keIslaman sebagai pedoman hidup dalam melaksanakan ibadah dan sebagai bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT, sebagai bentuk hablu minallah, dan itu diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang negara, tapi tetap dalam koridor hukum negara sebagai hubbul wathon.

Kalau semua dijalankan dengan proporsional dan seimbang tentunya tidak akan ada benturan sedikitpun antara kedua hukum tersebut, yaitu hukum agama dan hukum negara, bahkan akan berjalan harmonis dan seiring sebagai individu atau kelompok yang religius menjunjung tinggi kehidupan beragama dan berbangsa.

Kalau kita mau flash back, melihat sejarah bangsa Indonesia, berapakali ada kelompok yang ingin mengganti ideologi negara, sebagai contoh DI TII yang dikomandoi oleh KARTO SUWIRYO dan kawan kawan, kemudian PKI yang dikomandoi oleh AIDIT dan kawan kawan, dan berkali kali sebuah kelompok atau organisasi yang ingin memaksakan kehendak untuk menanamkan ideologinya untuk mengganti ideologi negara Republik Idonesia, hingga memicu terjadi pergolakan, pemberontakan dan pertumpahan darah sesama anak bangsa.

Ini mustinya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, terutama para elit bangsa dan para pimpinan ormas, tokoh politik apapun bentuknya, agar peristiwa sejarah kelam bangsa ini tidak terulang kembali dimasa masa mendatang.

Para tokoh bangsa sebelum bangsa ini merdeka atau terlepas dari penjajah, telah berjuang dengan segala upaya berjuang sampai titik darah, kemudian merancang, menyusun dan mengesahkan apa yang menjadi landasan dan dasar negara Republik Indonesia yaitu Panca Sila dan Undang Undang Dasar 1945, untuk mengakomodir dan merangkul seluruh elemen dan komponen bangsa yang plural dan majemuk, agar senantiasa dalam bingkai kesatuan negara Republik Indonesia.

Sebagai anak bangsa apapun statusnya, hendaknya dan sudah seharusnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas anugerah yang telah di karuniakan kepada bangsa ini, dan berterimakasih kepada para pendahulu bangsa, serta berlomba lomba mengisi serta berpikir kedepan untuk membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Bukan justru sebaliknya, yaitu merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bukan tidak mungkin akan membawa bangsa ini terpuruk dan kembali kedalam sejarah kelam yang pernah terjadi dan menimpa bangsa ini.

Sugeng Umardi, Adalah Mahasiswa semester Vll, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Jurnalis Hallo Media Network (HMN).


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.