Penyaluran Dana Bergulir LPDB Steril dari Intervensi

Penyaluran Dana Bergulir LPDB Steril dari Intervensi
kemas-danial
Sabtu | 10 Desember 2016 | 18.45 WIB

Hallo.id, Jakarta – Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas membantu perkuatan modal untuk Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM), keberadaan Lembaga Penyaluraan Dana Bergulir (LPDB) menjadi sangat strategis jika dikaitkan dengan kapasitas terhadap lembaga permodalan seperti perbankan.

Namun, menyalurkan dana bergulir kepada sektor KUMKM bukan pekerjaan yang mudah. Apalagi jika lembaga penyaluran tersebut berada di bawah naungan instansi pemerintah, maka misi pemberdayaan itu sering diidentikan dengan hibah atau bantuan social (bansos).

LPDB yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi/UKM ini, anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan wajib dikembalikan.

Akibatnya, risiko pengembalian dana macet sudah terbayang di depan mata. Kekhawatiran terhadap dana yang tidak kembali tersebut, pada gilirannya membuat fungsi dan peran LPDB harus ekstra hati-hati. Soalnya, pelaksana tugas di LPDB tentu tidak ingin dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pemberdayaan tersebut.

Untuk mengetahui eksistensi LPDB dan kinerjanya, media ini melakukan wawancara khusus dengan Direktur Utama LPDB Kementerian Koperasi/UKM, Kemas Danial, di ruang kerjanya, baru-baru ini. Berikut petikannya:

Bagaimana perkembangan LPDB hingga saat ini dalam menjalankan fungsi dan peranannya?

Sejak LPDB berdiri tahun 2006 hingga November 2016 ini, kami telah mencairkan dana bergulir kepada pelaku KUMKM yang tersebar di seluruh Indonesia lebih kurang sebesar Rp7,8 triliun. Namun, mulai tahun 2014, pola pemberian dana bergulir oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kinerja LPDB, maka ketentun NPL-nya (Non Performing Loan) atau kredit bermasalah dipatok sebesar 5 persen.

Jadi seperti yang disyaratkan kepada perbankan?

Iya. Padahal LPDB bukan lembaga perbankan. LPDB merupakan stimulus pemerintah dalam rangka membantu sektor KUMKM. Jadi, tidak bisa disamakan dengan perbankan. Kalau persyaratan NPL disamakan dengan bank, maka semua peraturannya harus seperti perbankan. Artinya, perlakuannya mirip bank. Nah, kami bukan bank.

Karena itu sejak 2006-2014, LPDB diminta persyaratan yang berkaitan masalah jaminan. Jaminan di situ adalah jaminan fiducia piutang dengan personal guarantee. NPL LPDB dipatok hingga mencapai 15 persen. NPL LPDB diperbolehkan sampai sebesar 15 persen. Tapi setelah 2014-2016 oleh menteri keuangan, NPL LPDB ditentukan pendekatannya seperti perbankan, yakni NPL-nya ditetapkan sebesar 5 persen.

Apakah persyaratan NPL itu memberatkan LPDB?

Ya, memang agak memberatkan bagi kami. Karena yang tadinya NPL diperbolehkan sampai 15 persen, sekarang sebesar 5 persen. Yang ingin saya jelaskan adalah karena LPDB stimulus pemerintah tentu pendekatannya tidak boleh seperti perbankan. Itulah di Komisi VI DPR RI dipertanyakan kenapa pendekatan NPL LPDB seperti perbankan, sehingga persyaratan untuk menyalurkan dana bergulir otomatis menjadi ketat peraturannya.

Ketentuan NPL LPDB sekarang sebesar 5 persen mungkin akibat NPL-nya tinggi. Begitu?

Pada 2006-2014 memang tren NPL LPDB meningkat. Kenapa naik, karena banyak penerima dana bergulir di daerah menganggapnya sebagai bansos atau hibah. Cara berpikir mereka seperti itu. Ini persepsi yang salah. Tapi tidak semua di daerah seperti itu, karena penerima dana bergulir di daerah lain bagus pengembaliannya. Tak ada masalah.

Bagaimana dengan jaminan yang sekarang dipersyaratkan secara ketat kepada penerima dana bergulir?

Di awal 2014, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan indikasi bahwa LPDB harus mengubah soal jaminan dengan fix asset dari peserta penerima dana bergulir. Kalo tidak ada, maka kami tidak bisa cairkan. Makanya, kami haruskan adanya fix asset dengan lembaga-lembaga penjamin. Ini karena moral hazard-nya tinnggi dari peserta. Makanya, sejak 2014 sampai sekarang kami haruskan ada jaminan 100 persen aturan fix asset.

Setelah persyaratan diperketat, apakah NPL LPDB turun?

NPL kita luar bisa turun. Di sini menunjukkan sebelum persyaratan diperketat, moral hazard pelaku KUMKM memang tinggi karena menganggap dana bergulir LPDB sebagai bansos atau hibab. Begitu kami wajibkan adanya 100 persen jaminan berupa fix asset, kini NPL LPDB menurun menjadi dibawah 15 persen sejak 2006-2013. Bahkan, pada 2014 hingga saat ini NPL kami terus menurun dan mendekati 5 persen (hampir mendekati peraturan Menteri Keuangan sebesar 5 persen).

Ternyata para peserta penerima dana bergulir harus “dikunci” dengan syarat adanya fix asset. Nah, di sini secara korelasi, masalah NPL sebenarnya tidak perlu ditakutkan atau dikhawatirkan. Banyak persepsi masyarakat yang tidak paham. Kalaau ada NPL, maka diangggap uang akan hilang. Bukan begitu artinya. NPL itu hnaya indikasi akan terjadinya kegagalan bayar. Hal ini bisa saja terjadi antara lain akibat dampak tren bisnis dunia yang tidak menentu.

Jadi kalau ada kecenderungan peserta kesulitan dalam pengembalian pinjamannya, maka perlu dijadwal ulang (rescheduling)?

Benar. LPDB melakukan rescheduling untuk menggerakkan kegiatan usaha mereka sehingga berjalan kembali. Yang tadinya pengembalian pinjamannya selama tiga tahun, setelah dijadwal ulang menjadi lima tahun.

Dengan demikian, mereka bisa mencicil lagi pembayaran pinjamannya. Kalau tidak bisa juga mengembalikan, kan masih ada aset mereka yang dijaminkan. Kami bisa menjualnya, sehinngga LPDB tidak kehilangan dana. Negara tidak dirugikan.

Kalau kasus yang terjadi Makassar, bisa dijelaskan?

Masalah yang terjadi di Makassar sebenarnya bukan semata-mata peserta penerima dana bergulir yang gagal bayar. Tapi ada oknum di beberapa koperasi yang menyalahgunakan peruntukkannya.

Yang seharusnya digunakan untuk menjalankan usaha A misalnya, tapi oleh oknum tersebut digunakan untuk usaha B. Itu yang terjadi. Jadi, bukan adanya penyaluran kredit fiktif. Karena tidak mungkin kami melakukan hal seperti itu.
LPDB dalam menyalurkan dana bergulir yang berbunga rendah melalui beberapa tahap dan komite yang menentukan.

Artinya, tidak ada yang bisa intervensi, termasuk saya sebagai direktur utama. LPDB telah memiliki sistem yang harus dijalankan seperti yang disyaratkan oleh ISO 9001. Jadi, tidak ada hal-hal negatif yang dilakukan LPDB. Saya berani jamin hal itu. Kalau tidak, kita sudah kena, bisa dipenjara.

Tapi kabarnya kasus di Makassar itu sudah ditangani pihak penegak hukum?

Pihak Kejaksaan setempat sudah menanganinya. Sebenarnya kami sedang melakukan rescheduling, karena mereka memang memintanya. Dan mereka memiliki aset yang sudah dijaminkan. Jadi kalau terjadi apa-apa, aset mereka bisa kami jual.

Tapi pihak penegak hukum terlalu cepat masuk. Jadi, kami tidak bisa apa-apa. Karena kami ada kerja sama dengan Kajati. Jadi, pihak LPDB sudah tepat dalam penyaluran dana bergulir kepada mereka. Banyak pemberitaan yang salah. Dalam hal ini, tidak ada potensi kerugian bagi LPDB.

Target-target LPDB tahun 2016 apa bisa tercapai?

Target penyaluran dana bergulir mudah-mudah tercapai. Dari yang dialokasikan sebesar Rp800 miliar, kini sudah disalurkan sebesar Rp700 miliar. Ya, dua minggu lagi target tersebut bisa tercapailah. Secara rata-rata target tahun ini bakal tercapai. Sementara tahun depan, 2017, penyaluran dana bergulir akan difokuskan ke sektor peternakan dan pertanian.

Bahkan, tahun depan LPDB bisa menyalurkan dana bergulir secara langsung sebesar Rp25juta-Rp100 juta untuk sektor mikro. Ini angin segar bagi LPDB. Dan kami akan kerja sama dengan Bank BRI untuk menyalurkan dana bergulir ke sektor riil tersebut, sehingga pelaku usaha mikro dapat terbantu. Sampai saat ini ada sekitar 40.000 calon peserta dari koperasi dan UMKM yang antre untuk mendapatkan dana bergulir dari LPDB.

Semua proposal yang masuk tetap diproses?

Tentu diproses. LPDB sudah kewalahan juga menghadapi serbuan proposal pinjaman pembiayaan dari berbagai pelosok Tanah Air. Layaknya setiap pengajuan kredit pembiayaan, pinjaman yang diajukan tentu tidak dengan serta-merta dipenuhi LPDB. Ada sejumlah persyaratan yang harus dilewati, antara lain melakukan kunjungan lapangan (on the spot) yang tujuannya menyigi apakah kinerja usaha mitra yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan.

Selanjutnya dilakukan analisis yuridis dan opini risiko, kemudian sidang komite yang akan menerbitkan surat pemberitahuan persetujuan prinsip (SP3). Jika SP3 sudah diterbitkan barulah akad pinjaman pembiayaan dilakukan hingga terjadi proses pencairan. Tetapi tugas LPDB belum selesai karena masih harus dilakukan monitoring evaluasi dan mengawal penggunanan dana pinjaman hingga yang bersangkutan melunasi pinjaman.

Sepertinya mudah prosesnya. Apa ada kendala?

Sepintas lalu, proses penyaluran pinjaman pimbayaan tersebut tampak mudah. Fakta di lapangan tidak demikian. Sejumlah kendala dihadapi antara lain luasnya bentang operasi LPDB dari Sabang sampai Merauke. Sementara kantor pelayanan hanya berada di ibukota Jakarta. Kendala lainnya, jumlah karyawan yang belum seimbang dengan pelayanan terhadap mitra. Akibatnya, jadwal on the spot yang molor atau mitra usaha yang lalai memenuhi kewajibannya acapkali sulit terawasi.

Upaya menghadapi kendala tersebut, sejak jauh hari LPDB memang sudah menjalin kerja sama dengan lembaga terkait. Seperti SKPD pembina koperasi di propinsi, kabupaten, dan kota, Kejaksaaan, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Kementerian Keuangan.

Sedangkan untuk menghindarkan NPL, LPDB menggandeng sejumlah perusahaan penjaminan. Seperti PT Jamkrindo (Persero) di tingkat pusat, dan Jamkrida di daerah. Selain itu, kerja sama yang sifatnya represif dilakukan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, terutama dalam memburu mitra usaha bandel yang tidak maau membayar pinjamannya.

Meski peranan LPDB dalam menyalurkan dan bergulir sebagai stimulus pemerintah untuk membantu KUMKM, mampu juga meraih pendapatan. Betul, ya, Pak?

Benar sekali. Karena kinerja LPDB dalam return (pengembaliannya) bagus, sehingga kami mampu mendapatkan keuntungan yang rata-rata sebesar Rp1 triliun setiap tahunnya. Jadi, tanpa ditambah lagi anggaran dari dana APBN, LPDB tidak menjadi masalah. Makanya, Menteri Keuangan memberikan reward kepada LPDB sebagai BLU terbaik. Pihak Banggar DPR RI juga memuji kinerja LPDB. (iz)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.