PP No.72/2016 Justru Positif untuk Mengganjal Liberalisasi dan Privatisasi BUMN

PP No.72/2016 Justru Positif untuk Mengganjal Liberalisasi dan Privatisasi BUMN
PP No.72-2016 Justru Positif untuk Mengganjal Liberalisasi dan Privatisasi BUMN.
Rabu | 7 Juni 2017 | 16:10 WIB

Hallo.id, Jakarta – PP No.2016 itu jelas dibatasi kalau terjadi privatisasi anak perusahaan holdingisasi. Perusahaan holdingnya BUMN itu harus 50 persen up pemegang sahamnya, artinya mempunyai hak keistimewaan dalam mengatur AD/ART pada saat RUPS.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, FX. Arief Poyuono dalam wawancara khusus sebelum acara Diskusi dengan Tema “Polemik Holdingisasi BUMN Menurut PP 72/2016, Melemahkan Atau Memperkuat Peranan BUMN Hadapi Pasar Bebas?” Yang diselenggarakan oleh Institut Soekarno Hatta, di Restaurant Sate Khas Senayan Jl. Prof. Dr. Soepomo No.30 Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2017).

“PP No.72/2016 ini justru positif untuk mengganjal liberalisasi dan untuk mengganjal privatisasi gila-gilaan di Era pemerintahan SBY,” lugasnya. Menurutnya, holdingisasi BUMN itu tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi, mencari dana dan untuk mengurangi persaingan antar BUMN yang sejenis, jadi disatukan itu tujuannya. Bukan untuk jual BUMN secara mentah-mentah.

Arief Poyuono kembali menjelaskan bahwa PP 72/2016 itu merupakan revisi dari PP 44/2005 yang merupakan turunan dari pelaksanaan UU BUMN. Tetapi sayangnya PP 44/2005 itu sangat liberal sekali. “Disitu diperbolehkan melepaskan saham yang tidak ada batasnya. Kalau BUMN mau diprivatisasi tidak ada batasannya. Ini belum berkata sebuah holding,” tuturnya.

Oleh karena itulah, di era pemerintahan Jokowi membuat revisi yaitu terhadap PP 44/2005 menjadi PP 72/2016 yang didalamnya mengatur tentang tata cara bagaimana pengelolaan BUMN. Baik itu BUMN yang mau dijual, BUMN yang mau disertakan.

“Tetapi semangat dari PP 72/2016 itu sangat jelas sebetulnya, kalau kita baca di dalam penjelasannya terakhir yang artinya memgatur AD/ART nya BUMN. Nanti ada penyatuan misalnya, penyatuan jadi holding, tetapi anak-anak perusahaan holding itu diwajibkan 50 persen sahamnya dikuasai oleh holdingnya, dalam hal ini mewakili pemerintah. Baik nanti privatisasi juga tidak boleh, termasuk privatisasi gila-gilaan itu tidak boleh,” tegasnya. (mis)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.