Terkendala Program, Banyak Bankir Belum Ikut Program Tax Amnesty

Terkendala Program, Banyak Bankir Belum Ikut Program Tax Amnesty
Minggu | 11 Desember 2016 | 20.13 WIB

Hallo.id, Jakarta – Direktorat jenderal pajak diminta independen sehingga mempunyai otoritas yang kuat. Karena penurunan uang tebusan pajak periode kedua dipengaruhi citra buruk pejabat ditjen pajak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan Prilaku itu, hasil dana tebusan maupun deklarasi harta di program pengampunan pajak atau Tax Amnesty periode kedua yang berlangsung Oktober hingga Desember 2016 dinilai tidak akan sebesar periode pertama.

Terbukti, jika pada periode I bisa diperoleh deklarasi harta 3.532 triliun rupiah namun pada periode II hanya 464 triliun rupiah. Demikian pula dana tebusan periode I bisa mencapai 86,2 triliun rupiah namun pada periode II hanya 9,5 triliun rupiah. (lihat tabel).

Diperkirakan, penurunan periode II karena sebagian wajib pajak masih menunggu perkembangan ekonomi menjelang akhir tahun, terutama terkait dengan perubahan global dan kondisi perekonomian dalam negeri. Selain itu, semangat otoritas pajak juga terkesan menurun karena telah digenjot untuk mencapai target program amnesti pajak periode pertama.

“Ada kecenderungan penurunan dalam program Tax Amnesty periode kedua. Periode pertama misalnya ada tebusan 95 triliun rupiah, deklarasi ribuan triliun rupiah, tetapi di periode kedua tampak tidak sebesar itu. Artinya, jika di periode pertama begitu semangat tapi di periode kedua kendur atau kehabisan stamina,” kata Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, di Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Menurutnya, penurunan uang tebusan pajak di periode kedua juga dipengaruhi citra buruk pejabat direktorat jenderal pajak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

“Mengetahui atasannya ditangkap KPK, tentu mempengaruhi semangat pegawai pajak. Kenyataan ini juga menurunkan kepercayaan wajib pajak. Seolah-olah pegawai pajak belum beres,” ujar Maftuchan.

Untuk itu, dia berharap ada perbaikan di dalam Dirjen Pajak itu sendiri, misalnya dengan melibatkan pihak swasta agar terbangun independensi. “Kalau tidak ada pembenahan maka periode kedua dan ketiga tak akan sama dengan periode satu. Padahal, kita sedang mengalami darurat pajak. Masak kita harus bergantung pada utang terus, bisa bangkrut negeri ini,” katanya.

Pada kesempatan itu, Maftuchan melalui Perkumpulan Prakarsa mengusulkan agar Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi independen. Hal ini agar otoritas sebagai badan penerimaan negara menjadi kuat.

Selain itu, jika Ditjen Pajak independan akan mampu untuk melakukan upaya-upaya yang lebih kuat dalam meningkatkan wajib pajak baik dari sisi jumlah maupun kepatuhan, karena secara kelembagaan semakin kuat, memadai, dan otoritas yang dimiliki semakin besar.

Sementara itu, saat berada di forum Ikatan Bankir Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan uang tebusan dari komisaris perbankan hanya mencapai 1,07 triliun rupiah sementara uang tebusan dari direksi perbankan hanya mencapai 273,58 miliar rupiah.

“Padahal, jumlah komisaris dan direksi perbankan di Indonesia mencapai 963 orang. Namun, yang ikut amnesti pajak hanya 161 orang dan sisa 215 belum ikut. Sementara direksi yang ikut amnesti pajak hanya 177 orang, dan 410 sisanya belum ikut. Saya tidak minta jiwa raga Anda, saya minta Anda bayar pajak,” tegasnya.

Selain itu, bankir yang ikut amnesti pajak juga terpusat di Jakarta. “Saya tahu nama komisaris dan direksinya, saya tahu nama banknya. Mungkin pada akhirnya nanti saya minta IBI mencabut sertifikasi (bankir). Kalau tidak, IBI akan tercoreng namanya dari beberapa orang yang tidak ikut tax amnesti,” tegas Menkeu. (mae/fkb)


Hallo, untuk kerjasama dengan redaksi Hallo.id, dan jaringan media digital Hallo Media Network (HMN), hubungi Email :
redaksi@hallo.idredaksihallo@gmail.com
WhatsApp Center : 0853-15557788, 0819-15557788. Tks.