by

Pandangan Pakar, Manajemen Komunikasi Istana Presiden Buruk

Hallo.id, Jakarta – Di Istana terjadi miskomunikasi mengenai boleh atau tidaknya masyarakat untuk mudik di tengah pandemi virus Korona di tanah air. Masyarakat pun dibingungkan dengan berbagai pernyataan yang tiak searah itu.

Seperti kejadi hari ini, Kamis (2/4/2020), awalnya pada siang hari, Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada perayaan Ramadan dan Idul Fitri ini. Diperbolehkannya mudik itu asalkan masyarakat melakukan karantina sendiri selama 14 hari setelah sampai kampung halamannya.

Namun sore harinya, Fadjroel meralat dengan mengeluarkan rilis kepada awak media yang isinya adalah pemerintah mengimbau supaya masyarakat tidak mudik di tengah pandemi Korona ini. Hal itu untuk mencegah penularan virus Korona semakin meluas.

Tidak berselang lama, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno merevisi pernyataan dari Fadjroel Rachman‎ yang menyebut masyarakat boleh mudik asal melakukan karantina 14 hari.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing‎ mengatakan, terjadinya perbedaan pernyataan tersebut karena ‎komunikasi di istana belum dikelola secara benar.

“Manajemen komunikasi di Istana itu belum berjalan dengan baik. Harusnya bisa dikelola secara profesional dan segera diperbaiki,” ujar Emrus kepada JawaPos.com (2/4/2020).

Harapannya, kejadian miskomunikasi tersebut tidak terulang untuk kedua kalinya. Karena juru bicara merupakan kepanjangan tangan dari Presiden. Sehingga semuanya harus selaras dan seiya sekata.

“Manajemen komunikasi di Istana itu tidak bagus, karena yang mengelola tidak mengerti komunikasi,” katanya.

Oleh sebab itu supaya kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari. Maka Presiden Jokowi disarankan untuk membentuk unit baru. Misalnya seperti Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan.

Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan tersebut menjadi penanggung jawab komunikasi di Istana. Semuanya diarahkan untuk satu kata seperti yang Presiden Jokowi katakan.

“Setiap ‎organisasi, setiap unit kerja harus dipimpin oleh satu orang. Tetapi di bawahnya ada tim. Jadi penanggung jawab satu orang. Harusnya itu Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan,” ungkapnya.

Nantinya, kata Emrus, posisi Juru Bicara Kepresidenan tersebut ada di bawah kordinasi Kepala Unit Komunikasi Kepresidenan. Ini agara tidak ada lagi miskomunikasi di lingkungan Istana, karena semuanya terkontrol dan satu suara seperti Presiden Jokowi.

“Jadi jubir itu salah satu bawahan dari kepala unit. Itu jubir bagian terkecil,” ungkapnya.

Untuk orang yang ada di dalam struktur Kepala Unit Komunikasi juga semuanya harus berlatar komunikasi pendidikan. Sehingga tidak bisa diberikan ke sembarang orang.

“Jubir harus orang komunikasi. Orang-orang yang ada di bagian komunikasi itu pendidikan harus komunikasi dan juga orang yang pernah menjadi wartawan,” pungkasnya. (jaw)