by

Pecinta Hewan Kecewa, Pembunuh Kucing Belum Diproses

Hallo.id, Bekasi – Komunitas pecinta hewan, Animal Defenders Indonesia kecewa dengan penegakan hukum oleh Polres Metro Bekasi dan Kejaksaan Negeri Bekasi. Pasalnya, kasus viral pemukulan kucing sampai mati menggunakan gagang sapu yang mereka laporkan pada Februari lalu hingga saat ini tidak ada kejelasan.

Doni Herdaru Tona selaku Pendiri sekaligus Ketua Animal Defenders Indonesia mengatakan bahwa pada Kamis (25/6/2020) siang pihaknya menyambangi Mapolrestro Bekasi untuk menanyakan kelanjutan kasus tersebut. Akan tetapi, Kanit Krimsus yang menangani perkara ini tidak ada di tempat dan disarankan oleh Penyidik untuk kembali datang pada keesokan harinya.

Telepon maupun pesan WhatsApp yang sebelumnya dikirimkan Animal Defenders Indonesia, baru sudah dijawab pada Jumat (26/6/2020) pagi dengan pemberitahuan bahwa belum ada petunjuk dari Kejaksaan Negeri Bekasi.

“Untuk mengecek SP2HP online pun website sedang down, jadi kami tidak tahu perkembangan kasusnya seperti apa dan wajib mencari tahu, karena sudah sejak 18 Februari 2020 kasusnya dilaporkan dan mendapat SP2HP tanggal 27 Feb 2020. Kami akan mengejar update kasus ini, baik ke kepolisian maupun ke kejaksaan, bersama para penasihat hukum, demi kejelasan dan penegakan hukum perlindungan hewan di Indonesia,” ujar Doni Herdaru Tona dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2020).

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-dua tanggal 27 Februari 2020, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan 1 (satu) Tersangka berinisial HR.

“Rencana Penyidikan selanjutnya: Mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum.” Demikian tertera dalam poin 2C SP2HP yang ditandatangani Wakasat Reskrim Polrestro Bekasi, Komisaris Polisi (Kompol) Bambang S Nugroho.

Walau kecewa, Animal Defenders Indonesia masih percaya bahwa Polri serta Kejaksaan akan tetap profesional dan transparan dalam melakukan penyelidikan atau penyidikan dalam setiap kasus yang ditangani. Doni Herdaru Tona berharap, kasus ini segera mendapatkan kepastian persidangan.

SP2HP merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 39 Ayat 1.

Dengan adanya transparansi penanganan perkara, masyarakat dapat menilai kinerja Kepolisian dalam menangani berbagai perkara tindak pidana yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan yang sedang berlangsung, pihak pelapor dapat mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SP2HP kepada pihak kepolisian terkait, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkap No. 21 Tahun 2011 juncto Pasal 12 huruf c Perkap No. 16 tahun 2010.

Dengan SP2HP inilah pelapor atau pengadu dapat memantau kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya. Sewaktu-waktu, pelapor atau pengadu dapat juga menghubungi Penyidik untuk menanyakan perkembangan kasusnya.

Jika Penyidik menolak untuk memberikan SP2HP, maka kita dapat melaporkannya ke atasan Penyidik tersebut. Dan jika atasan Penyidik tersebut juga tidak mengindahkan laporan kita, maka kita dapat melaporkannya ke Divisi Propam Kepolisian Daerah terkait.

Sebelumnya, beredar sebuah video viral rekaman cctv aksi pembunuhan terhadap seekor kucing oleh seroang pria paruh baya. Walau terkesan tidak terlalu kuat, namun pukulan itu berhasil membuat sang kucing menggelepar, sekarat dan akhirnya mati.

Pada Selasa (18/2/2020), Polrestro Bekasi menerima laporan Animal Defenders Indonesia dengan nomor LP/417/K/II/2020/SPKT/Restro Bekasi Kota. Polisi pun bergerak cepat dan melakukan penangkapan terhadap Pelaku yang belakangan diketahui berprofesi sebagai sopir angkot. Setelah mengumpulkan bukti-bukti dan memerika saksi-saksi, Pelaku akhirnya ditetapkan sebagai Tersangka. 

Dalam kasus ini, polisi menjerat RH menggunakan Pasal 302 KUHP tentang Penyiksaan Hewan dengan ancaman hukuman 9 (sembilan) bulan penjara. (*/bud)