by

Pemprov NTB Ambil Langkah Pemulangan Warga NTT yang Tertahan

Hallo.id, Mataram – Kebijakan beberapa Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang melarang warga dari luar daerah dan luar negeri masuk ke wilayah NTT, berdampak pada warganya yang hendak pulang kampung.

Perjalanan pulang warga NTT di sejumlah daerah menuju kampung halaman mereka di NTT, yang salah satunya melalui jalur wilayah NTB akhirnya menimbulkan penumpukan di sejumlah pelabuhan NTB.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan telah melakukan langkah – langkah strategis  tentang kepulangan warga NTT dengan tujuan antara lain Sumba, Manggarai, Ende, Bajawa dan lainnya. Kondisi saat ini, pekerja yang akan pulang kampung tersebut masih tertahan di Sape, Kabupaten Bima dan Lembar Kabupaten, Lombok Barat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Drs. Lalu Bayu Windia mengatakan, gelombang kepulangan warga NTT melalui dua pelabuhan yaitu Pelabuhan Sape dan Lembar akan terus berlangsung. Mereka adalah warga NTT yang selama ini bekerja di Jawa, Bali dan lainnya yang pulang kampung karena aktivitas di tempat bekerja sudah sangat terbatas akibat Covid-19.

Warga NTT yang akan kembali ke daerah asalnya tersebut tertahan karena kebijakan Pemda di NTT yang menutup pintu masuk melalui laut selama pandemic Covid-19.

“Mereka tak kuat bertahan hidup di rantau, sehingga memilih pulang kampung. Tapi Pemprov NTT kebijakannya menutup pintu masuk lewat laut. Di tingkat Dishub, sudah dilakukan komunikasi. Kamis kemarin, komunikasi berhasil. Sekarang komunikasi gagal lagi,” terang Lalu Bayu Windia, Minggu (19/4/2020).

Ia mengatakan, di Pelabuhan Lembar saat ini sekitar 30-an warga NTT dengan tujuan sejumlah daerah di Pulau Sumba masih tertahan. Bekal yang mereka miliki semakin terbatas untuk bertahan hidup, sehingga solusi sementara dengan alasan kemanusiaan yaitu Dinas Sosial Provinsi NTB agar bisa membantu mereka dengan makanan di Pelabuhan Lembar.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy mengatakan, Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah sudah melakukan komunikasi dengan Gubernur NTT tentang persoalan ini. (rri)