by

Penyaluran Sembako WNI Pekerja Harian di Malaysia Dipastikan Berlanjut

Hallo.id, Jakarta – Dampak ekonomi Covid-19 tidak hanya dirasakan masyarakat di Tanah Air, tetapi juga Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri. Pemerintah pun
 tengah menyiapkan penyaluran bantuan sembako bagi warga negara, khususnya pekerja harian yang ada di Malaysia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebutkan saat ini sejumlah WNI yang masih berada di Malaysia urung kembali ke Indonesia. Akan tetapi, mereka berharap pemerintah tetap mengirimkan bantuan diantaranya berupa sembako.

“Selama pandemi Covid-19 ini mereka sangat berharap dikirim bantuan. Pemerintah akan memastikan penyalurannya lewat koordinasi Mensos dan Menlu,” ujarnya saat memberikan laporan kepada Presiden dalam Rapat Terbatas melalui telekonferensi di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Diketahui, Pemerintah RI dan organisasi masyarakat Indonesia di Malaysia telah berinisiatif memberikan bantuan. Sejak 8 April lalu seperti disampaikan Menlu Retno Marsudi, sekitar 50 ribu paket sembako  telah dibagikan kepada WNI di Malaysia melalui perwakilan.

Pada kesempatan tersebut, Menko PMK juga mengungkapkan sebanyak 49.267 WNI telah kembali ke Tanah Air sejak 18 Maret hingga 11 April. Proses kepulangan ada yang melalui jalur darat, pun ada pula lewat jalur udara.

“Sekarang ini ada ABK yang sedang dikarantina di Pulau Galang. Adapun yang dari Malaysia sebagian besar dalam kondisi sehat karena memang sejak berangkat dari Malaysia sudah dicek kesehatannya,” jelas Muhadjir.

Kendati demikian, ia pun kini masih menunggu kepastian kebijakan Movement Control Order (MCO) yang diberlakukan Pemerintah Malaysia. Pasalnya hal tersebut akan berpengaruh terhadap WNI yang masih berada di Negeri Jiran.

“Kami akan tetap antisipasi, apakah nanti setelah tanggal 14 April, MCO akan diperpanjang atau diakhiri,” tandas Muhadjir.

Sementara itu, dalam ratas, Presiden memberi beberapa arahan terutama perluasan tes PCR, integrasi data informasi, koordinasi bantuan melalui Pemda, antisipasi dampak sosial ekonomi, hingga manajemen penanganan pasien, ketersediaan APD, serta penggunaan aplikasi telemedicine. (kmk)