by

Perintahkan Daerah Tentukan Status Bencana Corona, Pusat Dianggap Lepas Tangan

Hallo.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi)memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing dengan berkonsultasi bersama BNPB. PKSmenilai Jokowi seperti melepaskan tanggung jawab kepada daerah.

“Dalam kondisi pandemik, kebijakan yang berbeda-beda tidak efektif. Pola Pak Jokowi menyerahkan pada kepala daerah seperti lepas tanggung jawab. Mesti ada satu kebijakan nasional yang diikuti oleh seluruh pihak, termasuk seluruh kepala daerah. Pandemi ini tidak mengenal daerah,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Minggu (15/3/2020).

BACA JUGA :  Inilah Kisah 4 ABK Korban Penyanderaan yang Bisa Lolos dari Kelompok Abu Sayyaf

Mardani menilai tidak efektif bila dikembalikan ke daerah-daerah terkait status bencana karena dikhawatirkan berbeda pendapat. Menurut Mardani, semestinya Jokowi, yang punya otoritas, menyampaikan kebijakannya secara nasional.

BACA JUGA :  BNPB Tambah Kekuatan Enam Helikopter untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana NTT

“Justru tidak efektif. Mesti ada pendekatan integral. Dan otoritas itu ada di tangan Presiden,” ujar Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan jumpa pers untuk merespons perkembangan situasi mengenai pandemi virus Corona. Jokowi memerintahkan kepala daerah menentukan status bencana di daerah masing-masing.

BACA JUGA :  BNPB Tambah Kekuatan Enam Helikopter untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana NTT

“Saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, disiarkan langsung lewat akun YouTube resmi Sekretariat Presiden, Minggu (15/3/2020).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.