by

Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tanpa Konsultasi Publik yang Memadai

Hallo.id, Jakarta – Secara mengejutkan Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres No. 64/2020 tentang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan. Mengejutkan, karena Perpres tsb dibuat/disahkan tanpa disertai proses konsultasi publik yang memadai. Bahkan terkesan sembunyi sembunyi, saat masyarakat tengah terkurung pandemi Covid-19.

Akibatnya Perpres No.64/2020, secara sosial ekonomi juga tidak mempunyai empati. Mengingat kondisi masyarakat secara ekonomi terpuruk oleh wabah covid-19. Sekalipun untuk kelas 3 kategori peserta mandiri telah diberikan subsidi, tetapi membayar Rp 25.000 per orang akan terasa sangat berat.

Sehingga Perpres ini berpotensi mengerek tunggakan iuran masyarakat dan akhirnya target untuk meningkatkan revenue BPJS Kes sulit tercapai.

Baca : Prank di Saat Pandemi Covid-19 Itu Bernama Iuran BPJS Kesehatan

Oleh karenanya, idealnya pemerintah menggunakan cara lain untuk menginjeksi biaya operasional BPJS Kesehatan, tanpa harus membebani masyarakat dengan kenaikan tarif.

Misalnya pemerintah bisa menaikkan cukai rokok untuk kemudian pendapatan cukai rokok langsung didedikasikan untuk keperluan BPJS Kesehatan.

Kenaikan cukai rokok juga mampu mengusung gaya hidup masyarakat yang lebih sehat, sehingga mampu menekan penyakit tidak menular yang selama ini menjadi benalu finansial BPJS Kesehatan. Apalagi di saat pandemi perilaku merokok sangat rawan menjadi triger terinfeksi Covid-19.

Pemerintah/Kemensos juga seharusnya melakukan cleansing data pada kelompok PBI terlebih dahulu. Patut diduga dikelompok ini masih banyak inefisiensi atau banyak peserta yang tidak tepat sasaran. (Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI)